Syarat Pemberkasan Bagi yang Lulus CPNS 2018 Kementerian/Lembaga dan Pemda, Download di Sini

Syarat Pemberkasan Bagi yang Lulus CPNS 2018 Kementerian/Lembaga dan Pemda, Download di Sini

TRIBUNSUMSEL.COM-Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2018 memasuki babak akhir.

Semua Instansi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyelesaikan semua tahapan seleksi.

Tahapan tes terakhir yang digelar adalah Seleksi Kemampuan Bidang (SKB).

Kini peserta tinggal menunggu pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan proses pemberkasan.

• Download Syarat Pemberkasan CPNS 2018 Tak Sembarangan Harus Ketentuan BKN, Cek di Sini

• Siapkan Surat-surat ini saat Pemberkasan Bagi yang Lulus CPNS 2018 Pemprov Sumsel, Jangan Lewat

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) pengadaan CPNS 2018, termasuk tahap pemberkasan.

Dalam Juknis No 14 Tahun 2018 tersebut, peserta yang lulus SKD dan SKB diminta untuk melengkapi beberapa berkas sebelum dinyatakan sebagai CPNS.

Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran

Surat lamaran telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional
pengadaan PNS, ditujukan kepada PPK disertai dengan:

a. fotokopi ijazah STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas
yang ditetapkan;

b. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto
yang disediakan melalui website https:l lsscn.bkn.go.id atau di website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi
nasional pengadaan PNS sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini;

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan
kesehatan pemerintah;

e. surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya
yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari
badanllembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan

f. surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian, berisi tentang: