Bandara SMB II Dinilai Layak Direkomendasikan Jadi Bandara Transit
Bandara SMB II Dinilai Layak Direkomendasikan Jadi Bandara Transit Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Palembang.
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Kharisma Tri Saputra
lihat foto
Saat di Bandara SMB II beberapa fasilitas bandara di cek seperti nengecek beberapa Hydrant yang ada di bandara.
Lalu fasilitas klinik kesehatan, smoking area, Ruang Terminal Operational Center (TOC) dan lain-lain.
"Secara umum Bandara SMB II ini cukup layak sebagai bandara alternatif, misal kalau Bandara di Cengkareng over dan lain-lain bisa dialihkan melalui SMB II."
"Karena kalau sampai over membahayakan penumpang," ujar Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat di SMB II, Jumat (14/12/2018).
Bahkan menurut Bambang Bandara SMB II ini layak direkomendasikan menjadi bandara transit seperti layaknya Bandara Changi, Singapura.
Hal ini dikarenakan panjang landasan SMB II 3000 meter dan memiliki kapasitas 14 epron parking stand.
"Bandara ini jauh lebih besar dari Bandara Kartajati Jawa Barat. Memiliki 4 confire, 8 garbarata, panjang landasan 3000 meter."
"Bandara ini layak menjadi bandara alternatif, transit dan destinasi," katanya
Ia pun menjelaskan, untuk menjadi bandara transit internasional harus murah dari sisi pelayanan.
Termasuk mendapat dukungan dari Pertamina lantaran bahan bakar pesawat lebih mahal 20 persen dibandingkan Singapura dan Malaysia.
"Selain itu tempat istirahat harus bagus, fasilitas baik, responsif dari petugas di bandara dari sisi keamanan dan keselamatan selama di bandara, termasuk kenyamanan pilot termasuk dari sisi zero holding."
"Hal itu menyebabkan Singapura jadi bandara transit," jelasnya.
Secara keseluruhan, menurutnya SMB II sudah sangat bagus dari sisi pelayanan dan fasilitas.
Dengan kapasitas 3,4 juta penumpang, kedepan pun sudah layak dikembangkan lagi sebab dimand sudah 4,7 juta.
Harus ada pengembangan lagi mungkin nanti dikaji dulu.
Sementara itu GM Angkasa Pura SMB II, Fahroji mengatakan, bahwa ia menerima masukan dari DPR RI. Namun untuk mewujudkan hal tersebut banyak aspek yang harus dipenuhi.
