PAN Sumsel Bakal Pidanakan Orang yang Ngaku Kader, Usai Deklarasi Dukungan ke Jokowi, Ini Alasannya

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pengurus DPW PAN Sumsel angkat bicara terkait adanya segelintir orang mengatasnamakan kader partai mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bahkan, sejumlah caleg PAN menjadi korban bully atas ulah kelompok yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi tersebut.

Menindaklanjuti adanya oknum memakai atribut partai, pengurus DPW PAN akan memperkarakan hal tersebut.

Video Ungkapan Hyun Koo ingin menjadi WNI : 

• Segelintir Orang yang Mengatasnamakan PAN Sumsel Dukung Jokowi, Caleg PAN Banyak Dibully di Medsos

"Termasuk pemakaian atribut ilegal tidak ditolerir, jika bukan pengurus dan kader itu pencomotan partai, namun tunggu putusan DPW harian apakah perlu ke arah pidana," jelas Wakil Ketua DPW PAN Sumsel, Rudi.

Rudi dalam konferensi pers juga memperlihatkan SK Kepengurusan DPW PAN Sumsel periode 2015-2020.

Tidak ada nama-nama orang yang mengaku sebagai kader ataupun pengurus.

Wakil ketua DPW PAN Sumsel Divisi Advokasi, Darussalam menyatakan, pihaknya memberikan waktu 3 hari kepada sekelompok orang yang mengatasnamakan pengurus atau kader PAN Sumsel.

Segelintir orang itu dituntut untuk meminta maaf melalui media massa jika perbuatan mereka salah, sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian.

• Polisi Kejar Kuyung Heri Tamu Langganan Sindi, Kasus Mahasiswi Cantik Tewas di Kafe

• Giorgino Abraham Akui Putus Dengan Irish Bella, Inilah Fakta-fakta Tentang Perjalanan Cinta Keduanya

"Kita ingin jaga marwah partai dan itu penghinaan. Jadi kita memberikan waktu tiga hari kepada mereka untuk meminta maaf di media massa atas pencatutan nama PAN tersebut," ujarnya.

"Jika tidak ada maka kami akan proses ke jalur hukum," pungkasnya

Sejumlah calon anggota (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) di Sumsel, yang bertarung di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 merasa sangat terganggu karena jadi korban bully.

Hal itu terkait ada sekelompok orang yang mengatasnamakan kader PAN Sumsel.

"Kami sangat terganggu, dan di bully di medsos, karena mendukung paslon nomor urut 01, padahal itu tidak benar," kata Wakil Sekretaris DPW PAN Sumsel Ning Zahara.

• Dikabarkan Cinlok dengan Ammar Zoni, Irish Bella Kini Unggah Kalimat Tentang Jatuh Cinta, Kasmaran?

• Polisi Kejar Kuyung Heri Tamu Langganan Sindi, Kasus Mahasiswi Cantik Tewas di Kafe

Ning mengungkapkan pada sesi jumpa pers dengan pengurus lainnya di DPW PAN Sumsel, Kamis (13/12/2018).

Wakil Ketua DPW PAN Sumsel Rudi Apriadi menambahkan, pihaknya ingin meluruskam informasi yang tidak benar itu ke masyarakat.

Jika ada sekelompok orang yang mengatasnamakan pengurus atau kader PAN Sumsel itu, tidaklah benar.

"Kami pastikan pengurs DPW PAN Sumsel hingga tinggkat paling bawah yaitu ranting dan caleg dari PAN, tetap solid, bulat dan utuh mendukung Prabowo-Sandi," ungkapnya.

• Giorgino Abraham Akui Putus Dengan Irish Bella, Inilah Fakta-fakta Tentang Perjalanan Cinta Keduanya

Anggota DPRD Sumsel ini menilai, adanya deklarasi orang tak bertanggung jawab tersebut, menjadi beban moral bagi para Caleg PAN yang ada di Sumsel.

Karena khalayak ramai sudah tahu PAN merupakan partai pengusung Prabowo- Sandi.

"Jika ada dualisme akan membingungkan konstiuen, dan meski tidak mempengaruhi soal elektabilitas Prabowo- Sandi dengan adanya deklarasi itu Sumsel, melainkan beban moral kepada para caleg," ujarnya.

"Saya saja tidak nyaleg jadi bulan- bulanan masyarakat, akibat perbuatan ilegal segelintir orang, menjadi beberapa caleg di Sumsel tidak mendapat kepercayaan dari pemilihnya," terang Rudi.

Ditambahkan Rudi, dari beberapa orang yang mendeklarasikan dirinya kemarin, sejak bergabung di PAN sejak 1999 lalu, ia tidak mengetahui orang- orang yang ikut deklarasi.

Rudi hanya tahu 2 orang (Solahudin dan Mardi), dan ditegaskan hanya kenal dan bukanlah pengurus partai.

"Soal langkah kedepan, kami akan serahkan ke pengurus DPW PAN Sumsel. Tapi yang jelas, jika mereka mengaku kader, paling tidak pernah mengikuti pelatihan oleh partai, KTA, aktif pengurus DPW dan hingga bawah," jelasnya.

"Tapi ini nyatanya tidak, dan itu pembohongan, penggebosan kebijakan partai, kita aka lakukan proses sesuai AD/ART partai," ungkapnya.