Soal Susah Komunikasi, Begini Sindiran Yusril Izha Mahendra untuk Koalisi Prabowo-Sandi & Gerindra

Sindiran Yusril Izha Mahendra Sasar Koalisi Prabowo-Sandi & Gerindra soal Susah Komunikasi

TRIBUNSUMSEL.COM - Setelah bergabung dengan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara, menyinggung pertarungan politik di Pilpres 2019.

Ada hal yang disoroti soal  kepemimpinan Prabowo Subianto

Bahkan, Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan nasib partai koalisi pendukung yang diketuai oleh Prabowo Subianto.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, nasib koalisi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto saat ini  tidak jelas.

Apalagi, kata Yusril ketua Umum Partai Gerindra itu susah dihubungi sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi.

Partai yang bergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan Partai Berkarya.

Prabowo-Sandi bakal melawan pasangan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres yang akan digelar tahun depan.

Tahun 2019 mendatang juga bukan hanya memilik sosok Presiden lima tahun ke depan, namun juga digelar pemilu legislatif (Pileg) untuk memilih calon wakil rakyat.

Yusril pun seolah menyindir Prabowo Subianto terkait kepemipinannya di koalisi Prabowo-Sandi.

"Saat ini Habib Rizieq pun tidak bisa menelepon Pak Prabowo, jadi memang agak susah dihubungi, bagaimana diharapkan jadi ketua koalisi," ucap Yusril menanggapi hubungannya dengan Prabowo-Sandi, Rabu (7/11/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta melansir Tribunnews.com.

Baca: Cerita Desy Ratnasari saat Dengar Keinginan Putrinya Jadi Penghapal Al Quran sampai Berurai Air Mata

Baca: Ramalan Zodiak Hari ini Jumat 9 November 2018: Zodiak Aquarius Siap-siap Dapat Kejutan

Baca: Kisah Ilhan Omar, Perempuan Muslim Pertama Asal Somalia Jadi Anggota DPR Amerika Serikat

Baca: Sudah Masuk Bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ini 10 Keutamaan Rabiul Awal

Tak hanya itu, Yusril menyarankan kepada Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai pimpinan koalisi untuk mengundang ketua Partai koalisi dan mediskusikan format kerjasama politik.

"Kalau partai-partai hanya diajak koalisi mendukung paslon Prabowo-Sandi tanpa format yang jelas, sementara pada detik yang sama rakyat memilih Presiden dan Wapres serta memilih caleg pada semua tingkatan, maka pembagian “peta dapil” menjadi sangat penting sebagaimana dapat dicontoh sebagai perbandingan dari Pemilu di Malaysia," ungkap Yusril Kamis, (8/11/18) melansir Tribunnews.com.

Ia juga mengaku tidak pernah menyamakan sistem politik di Indonesia dengan di Malaysia terkait keluhannya terhadap koalisi Adil dan Makmur.

"Saya tentu paham sistem pemerintahan Malaysia dan sistem pemerintahan Indonesia. Tidak pernah saya menyamakannya, tetapi dalam hal membentuk “koalisi” (yang sebenarnya tidak ada dalam sistem presidensial) perbandingan dengan Malaysia itu akan banyak membantu dalam menyusun “koalisi” dalam Pemilu serentak di Indonesia," katanya.

Diajak Erick Thohir

Seperti diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yusril mengaku diajak oleh Erick Thohir yang tak lain adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Yusril, tawaran agar ia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf ini sudah datang sejak lama.

Namun, ia baru menjawab permintaan itu saat bertemu Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (4/11/2018).

"Kami bincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyernya Pak Jokowi - Pak Kiyai Ma’ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon Capres-cawapres," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018).

"Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu," tambah Yusril. 

Meski bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, namun Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menegaskan bahwa ia tidak tergabung dalam tim kampanye nasional.

Ia sebagai pengacara dari luar tim akan membantu jika Jokowi-Ma'ruf dan timnya berhadapan dengan proses hukum selama masa kampanye pilpres.

"Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf yang dilanggar, beliau dihujat, dicaci dan difitnah misalnya, tentu saya akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta- yang sesungguhnya atau sebaliknya, agar segala sesuatunya dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya," kata Yusril.