Kronologi hingga Petisi Online, Fakta-fakta Kasus Pemerkosaan Mahasiswi UGM, Korban Dapat Nilai C

Rektor lalu mengeluarkan Surat Keputusan untuk membentuk tim investigasi yang beranggotakan tiga orang.

Mereka berasal dari FISIPOL, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi UGM.

Berdasarkan hasil investigasi, FISIPOL melihat ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu sanksi bagi pelaku, perlindungan bagi penyintas, serta perbaikan tata kelola KKN, terutama secara prosedural.

Walau hasilnya sudah diserahkan ke pihak Universitas, Erwan menyatakan belum ada kelanjutan yang signifikan tentang penyelesaian kasus ini.

"Hingga sekarang masih menunggu implementasi dari rekomendasi kami," ungkap Erwan.

5. Muncul Petisi Online

Sebuah petisi online muncul untuk menuntut keadilan bagi penyintas dan penuntasan dugaan pemerkosaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada ( UGM).

Petisi ini ditujukan kepada UGM dengan tajuk "Usut tuntas kasus pemerkosaan KKN UGM" dan digagas oleh Admin Draft SMS Mahasiswa (DSM) pada Selasa (6/11/2018) sore.

Dalam keterangan yang diunggah dalam petisi itu, dituliskan sejumlah tuntutan yang dialamatkan kepada pihak kampus UGM untuk memberikan sanksi yang sesuai (akademik maupun non akademik) dengan peraturan rektor dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terhadap orang yang diduga pelaku pemerkosaan.

Saat dihubungi Kompas.com pada Rabu pagi, pengunggah petisi, Admin DSM, memberikan penjelasan mengapa ia membuat petisi itu.

"Ada bagian-bagian yang mengganggu saya, contohnya salah satu pejabat UGM menganalogikan korban sebagai ikan asin yang mancing-mancing kucing," ucap admin yang enggan disebutkan namanya itu.

Selain itu, menurut dia, kasus kekerasan tidak hanya terjadi di UGM, tetapi juga banyak di kampus-kampus terkemuka lain.

Hanya saja para penyintas tidak membuka suara.

Jika pun ada, suaranya akan dibungkam oleh pihak kampus dengan alasan "nama baik".

Meskipun pihak UGM sudah menyatakan sikap dengan memberikan perlindungan kepada penyintas dan akan membawa kasus ini ke ke ranah hukum, namun ganjaran ini dinilai belum cukup.