Beredar Video Munir Menarik Nama Prabowo hingga Wiranto di Kasus Orang Hilang dan Kejahatan HAM

"Jadi, saya kira, ini semua, yang begini begini harus digugat, memang," katanya.

Sementara itu, saat bebasnya Pollycarpus membuat sejumlah kalangan bicara terkait misteri kasus Munir.

Otak pembunuhannya belum diketahui.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengungkapkan, dirinya akan menanyakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait kelanjutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada rapat kerja komisi, demikian diungkap Kompas.com.

Hal itu menyikapi bebasnya terpidana kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto.

"Saya akan tanyakan nanti di raker Komisi III dengan Kapolri, apakah memang penyidikannya sudah ditutup, dihentikan atau sebetulnya masih terbuka," kata Arsul di Rumah Cemara 19, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Arsul menilai hingga saat ini kasus Munir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Selain itu, ia juga akan menanyakan kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum menemukan titik terang.

Ia menegaskan, penegakan hukum kasus ini tak ada sangkut pautnya dengan Presiden.

Tautan asal

Menurut Arsul, pengembangan kasus-kasus hukum pada dasarnya merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Apabila pengusutan suatu kasus lamban, presiden dinilainya juga tak bisa disalahkan.

"Penegak hukum siapa pun, KPK, Polisi, Kejaksaan itu punya indenpendensinya. Jangan kalau sebuah proses penegakkan hukum kecuali bisa dibuktikan ada intervensi langsung dari presiden maka kalaupun lamban enggak bisa disalahkan presidennya karena dia punya independensinya sendiri," ujar Arsul.

"Yang bisa dinilai pimpinan lembaga hukum karena ini beda, kecuali masalah pembangunan," katanya.

Pollycarpus adalah satu-satunya terpidana dalam kasus pembunuhan Munir.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus.

Pollycarpus, saat itu, menerima pembebasan bersyarat setelah menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya.