Berita Politik
Banyak Salah Tanggap Penduduk Miskin Capai 100 Juta, Ternyata Seperti Ini Maksud SBY
Ia menganggap banyak yang salah mengartikan pernyataan dirinya terkait istilah the bottom 40 persen
TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan klarifikasi terkait kabar yang selama ini beredar, mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Klarifikasi ini diberikan SBY yang ia tulis langsung melalui Twitter miliknya, @SBYudhoyono dengan menyertakan tanda *SBY*, Rabu (1/8/2018).
Ia menganggap banyak yang salah mengartikan pernyataan dirinya terkait istilah the bottom 40 persen.
Baca: Tutut Soeharto Penyuka Hewan Buas, Beruang dan Harimau Pernah Dipeluknya
Baca: 5 Agustus Deklarasi Prabowo-AHY Sebagai Pasangan Capres dan Cawapres
SBY menyanggah jika maksud dirinya seperti yang banyak dibicarakan selama ini, jika jumlah penduduk miskin berjumlah 100 juta orang.
Namun, maksud the bottom 40 persen adalah istilah yang digunakan oleh World Bank yakni 40 persen penduduk golongan bawah yang ada di masing-masing negara.
Selain itu, ia pun juga mengakui keberhasilan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang telah menurunkan angka kemiskinan.
Berikut ini tweet dari SBY yang dirangkum oleh TribunWow.com.
"Teman-teman, saya perlu berikan klarifikasi menyangkut pernyataan saya ttg perlunya kita memperhatikan "the bottom 40".
Banyak yg salah mengerti arti "the bottom 40%", kemudian langsung berikan sanggahan ~ "Tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta org"
Ada pejabat negara yg mengatakan menurut BPS yg miskin hanya sekitar 26 juta. Tentu saya SANGAT MENGERTI angka itu.
Istilah "the bottom 40%" digunakan oleh World Bank Group ~ yaitu 40% penduduk "golongan bawah" di masing-masing negara.

Tweet SBY (Capture Twitter)
Di negara berkembang yg "income perkapitanya" belum tinggi, mereka termasuk kaum sangat miskin, kaum miskin & "di atas miskin" (near poor).
Dunia tetapkan sasaran kembar (twin objective) dlm pembangunan berkelanjutan ~ "hilangkan kemiskinan ekstrim" & "capai kemakmuran bersama".
Ketika saya jadi Ketua HLP PBB (bersama PM Inggris & Presiden Liberia) susun bahan "SDGs", "the bottom 40%" jadi perhatian utama.
Kelompok inilah yg mesti dibebaskan dari kemiskinan & ditingkatkan taraf hidupnya, dgn meningkatkan pendapatan (income) mereka
Kelompok ini sangat rawan & mudah terdampak, jika ada kemerosotan ekonomi, terutama jika ada kenaikan harga, termasuk sembako.
Dgn melemahnya ekonomi, "the bottom 40%" alami persoalan. Ini saya ketahui dari hasil survey & dialog saya dgn ribuan rakyat di puluhan kab/kota
Inilah yg harus jadi perhatian pemerintah, baik sekarang maupun yg akan datang. Pendapat saya, justru inilah yg harus jadi prioritas."
Saya juga percaya bahwa angka kemiskinan sekarang sekitar 26 juta org, atau 9,82%. Saya juga tahu tak mudah turunkan angka kemiskinan.
Pemerintahan SBY-JK & SBY-Boediono (10 th) berhasil turunkan kemiskinan sebesar 6%. Ini kami capai (a.l) dgn "program pro-rakyat" yang masif.
Pemerintah sekarang dlm waktu 3 th berhasil turunkan kemiskinan sebesar 1%. Mudah-mudahan hingga akhir 2019 bisa mencapai 3%.
Saya dengar pemerintah akan tunda sebagian proyek infrastruktur, guna selamatkan ekonomi kita. Hal ini sudah lama saya sarankan.

kicauan SBY (Capture Twitter)
Keputusan & kebijakan pemerintah tsb (kalau benar) TEPAT. Saya ikut mendukung. Karena berarti negara UTAMAKAN RAKYAT," tulis SBY.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat SBY menyebut penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang.
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan memastikan, angka yang disebut SBY itu sudah berdasarkan perhitungan yang matang.
Ia menjelaskan, SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan.
Menurut Bank Dunia, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah 2 dollar per hari.
Dengan asumsi kurs 1 dollar sama dengan Rp 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan.
"Maka, penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi," kata Marwan saat dihubungi, Selasa (31/7/2018).
Menurut Marwan, SBY tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) karena standar batas kemiskinan yang dipakai terlalu rendah.
Angka kemiskinan yang dirilis BPS per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa.
Angka kemiskinan yang mencapai 9,8 persen dari total penduduk itu merupakan yang terendah dalam sejarah Indonesia.
Namun, lanjut Marwan, patokan garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.
"Artinya, jika masyarakat di Indonesia punya pendapatan di atas dari batas yang ada per Maret 2018, maka tidak tergolong sebagai orang miskin," ucap Marwan yang dikutip dari Kompas.com.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta SBY untuk tidak berasumsi soal jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Ia meminta SBY merujuk pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul SBY Beri Klarifikasi terkait Pernyataannya yang Menyebut Penduduk Miskin di Indonesia Ada 100 Juta, http://wow.tribunnews.com/2018/08/01/sby-beri-klarifikasi-terkait-pernyataannya-yang-menyebut-penduduk-miskin-di-indonesia-ada-100-juta?page=all.