Ribuan PHL di Lingkungan Pemkot Prabumulih Terima SK Terima Uang Lelah

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Sebanyak 1205 Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih yang selama ini tak pernah digaji, mendapat Surat Keputusan (SK) Walikota Prabumulih di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Senin (25/6/2018).

Para HL tersebut dipastikan bakal menerima gaji akhir Juli atau awal Agustus mendatang terhitung masa kerja mulai Juni 2018.

Tidak hanya PHL, namun para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) juga meramaikan dengan berkumpul dalam acara tersebut. Namun sayangnya, para TKS tersebut belum mendapat SK lantaran belum terdata dan jumlah belum diketahui.

"Kami kumpulkan sebanyak 1205 PHL yang selama ini tidak ada gaji untuk mendapat SK, mereka akan mendapat gaji atas kebijakan walikota yang tidak mau melihat mereka bekerja tanpa upah," ungkap Pjs Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Prabumulih, Kholikin ketika dibincangi wartawan.

Kholikin mengatakan, untuk para TKS jumlahnya belum diketahui lantaran data tidak berada dipihaknya tetapi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing sehingga belum bisa diberikan surat keputusan untuk mendapatkan honor atau uang lelah.

"Para TKS itu mendapat surat tugas dari OPD masing-masing sehingga data tidak ada di kita, namun kedepan kita meminta mereka mengajukan berkas data ke kita sehingga bisa diberi SK dan kedepan bisa diberikan uang lelah juga," katanya.

Lebih lanjut Kholikin menjelaskan, pihaknya saat ini baru menganggarkan dana Rp 3 miliar untuk membayar uang lelah PHL yang baru menerima SK yang akan dihitung berdasarkan jenjang pendidikan.

"Makanya untuk para TKS kita tunggu secepatnya untuk mengumpulkan berkas sehingga nanti akan diberikan SK," jelasnya.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Richard Chahyadi dalam sambutannya mengungkapkan, pemberian SK kepada para PHL yang tidak menerima gaji itu sebagai upaya memberikan penghasilan yang sama kepada para pekerja di Pemkot Prabumulih.

"Saya tidak ingin melihat PHL tidak digaji, sekarang ini bukan lagi zaman belanda dimana bekerja tidak mendapat upah. Untuk itu kami akan pikirkan upah PHL," ujarnya.

Richard mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan dana Rp 3 miliar untuk menggaji ribuan PHL yang sebelumnya belum pernah menerima SK.

"Hari ini kita bagian SK kepala PHL yang belum menerima gaji, anggaran sudah tersedia sesuai tingkatan disiplin ilmu yang dimiliki. Sesuai Perwako kita anggarkan Rp 3 miliar selama 6 bulan," tambahnya.

Pantauan Tribunsumsel.com, pembagian SK para PHL tersebut cukup lucu lantaran setiap pekerja harus mengajak atau membawa wali layaknya anak sekolah bagi report.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan pembangunan di sumsel yang menjadi tuan rumah Asian Games dan melihat serta mendengarkan video Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengomentari 4 kandidat calon Gubernur.