Dikecam Amerika ! Erdogan Balik 'Ledek' Amerika Serika Sebut Sistem Rudal S-400 Siap Digunakan!
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan pernyataan keras bahwa mereka membeli sistem rudal Rusia, S-400, untuk diguna
TRIBUNSUMSEL.COM -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan pernyataan keras bahwa mereka membeli sistem rudal Rusia, S-400, untuk digunakan.
Pernyataan keras Erdogan itu muncul beberapa bulan usai perdebatan antara Turki dengan sekutu NATO, khususnya AS.
Washington mengkritik pembelian sistem rudal buatan Rusia itu, yang disebut menjadi ancaman terhadap pertahanan negara-negara NATO.
"Apa yang akan kami lakukan terhadapnya jika tidak menggunakan sistem pertahanan ini?" lanjutnya dilansir Daily Express.
Erdogan menambahkan, tujuan lain Turki membeli sistem pertahanan dari Rusia itu adalah agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan persenjataan dari AS.
"Apakah kami masih akan bergantung pada AS? Saat kami meminta kepada mereka selama bertahun-tahun, jawaban yang mereka berikan kepada kami adalah bahwa kongres tidak mengizinkan," ujar dia.
Dan saat AS belum dapat memenuhi permintaan Turki, Rusia memberikan tawaran S-400 yang dianggap cukup memikat.
"Terkait pinjaman, mereka juga menawarkan persyaratan pinjaman yang cukup menarik," tambah Erdogan.
Kongres AS telah mengangkat kasus S-400 ini dan pihak senat segera melakukan pemungutan suara untuk rancangan undang-undang yang menyerukan pemberian sanksi untuk setiap pembelian sistem rudal udara Rusia itu.
Rancangan UU tersebut juga akan mengklaim penjualan serta mengiriman jet tempur canggih F-35 yang awalnya diperkirakan tiba di Turki pada 21 Juni.
AS mengancam akan menangguhkan pengiriman jet tempur itu hingga diputuskan menghapus Turki dari program kerja sama produksi F-35.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengklaim bahwa rancangan undang-undang tersebut bertentangan dengan semangat aliansi dengan AS.
"Ankara tidak akan tinggal diam jika Washington menghentikan pengiriman jet tempur," kata Aksoy.
"Itu bukan semata-mata program milik AS, melainkan program multinasional dan kami harap semua pihak dapat memenuhi kewajiban mereka," tambahnya.