Pembangunan Puskesmas Barat Banyak Kekurangan, Pj Wako Prabumulih Bawa ke Jalur Hukum

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Banyaknya laporan yang masuk terkait buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas Prabumulih Barat, langsung direspon cepat Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi dengan langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke puskesmas, Selasa (22/5/2018).

Dalam Sidak itu, orang nomor satu di Prabumulih itu memeriksa satu demi satu ruangan gedung baru puskesmas yang selesai dibangun pada tahun anggaran 2017 itu.

Hasil sidak, Pj Walikota mendapati atap bangunan di lantai dua gedung puskesmas banyak mengalami kebocoran.

Di sekeliling gedung minim dipasang ventilasi udara dan banyak ruangan di dalam puskesmas tanpa dipasang plafon.

Tidak hanya itu, di bagian kamar mandi puskesmas belum dipasang bak penampungan air sebagaimana mestinya.

Dalam sidak itu, pria yang pernah menjabat Pjs Bupati OKU Timur itu tampak kesal dan kecewa dengan pembangunan gedung yang belum selesai.

Pj Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi ketika diwawancarai usai sidak meminta agar pejabat penanggungjawab kegiatan pembangunan puskesmas Prabumulih Barat menyerahkan laporan terkait siapa pelaksana kegiatan dan siapa yang mengatakan jika bangunan itu telah diserahterimakan

"Saya akan minta pertanggungjawaban mereka semua, saya harap kepada pelaksana penanggungjawab kegiatan gedung ini agar kembali turun ke lapangan, desak pihak ketiga untuk melakukan perbaikan secepat mungkin karena ini fasilitas masyarakat," tegas Richard.

Richard mengatakan, bentuk bangunan puskesmas Prabumulih Barat yang lama lebih bagus dari gedung yang baru, semestinya pembangunan hanya dilakukan dibagian belakang.

"Lama itu bagus, kenyamanannya ada. Kalau harus ada pemugaran cukup nambah di belakang saja tidak mesti merusak bangunan yang lama," katanya seraya memperlihatkan gambar bangunan puskesmas.

Pria yang hobi naik motor gede (moge) ini menuturkan, dirinya meminta pihak yang bertanggungjawab untuk segera mengambil langkah agar puskesmas dapat segera difungsikan.

"Kalau tidak ada, konsekuensi tersendiri untuk pelaksana maupun penanggungjawabnya. Kita lihat saja nanti, ini bukan main-main, ini fasilitas masyarakat, kalau pemerintah dirugikan kita upayakan hukum, sudah pasti, makanya saya cek dulu," tuturnya.

Lebih lanjut Richard mengatakan, pihaknya memaklumi banyaknya laporan yang masuk terkait pelayanan dan membuat masyarakat tidak nyaman karena bangunan belum bisa difungsikan.

"Tidak ada kenyamanan di sini, tidak bisa difungsikan," katanya.