Adakan Pertemuan Antara Senator Untuk Serap Aspirasi Rakyat, DPD RI Harus Dikuatkan Fungsinya

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, menggelar seminar dengan tema Negara Hukum dan Kebutuhan

Desain Besar Bagi Lembaga Perwakilan Daerah: Mendorong efektivitas lembaga DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan.

Baca: Kesal Karena Jalan Rusak, Warga di Pangkalan Balai Tanam Pohon Pisang di Tengah Jalan

Seminar yang dihadiri oleh 30 Anggota DPD RI, serta menghadirkan narasumber diantaranya Rektor UIN Raden Fatah Prof Sirozi,

Dosen HTN Unsri Dr Zen Zanibar dan Pemimpin Redaksi Tribun Sumsel Hj L Weny Ramdiastuti, berlangsung di Hotel Emilia, Kamis (15/3/2018).

Anggota DPD RI Perwakilan Sumsel, Siska Marleni mengakui, pertemuan antara Senator DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat dan diharapkan dengan kapasitas DPD bisa membawa harapan masyarakat.

Baca: Foto Bareng Laudya Cyntia Bella, Baim Wong Berharap Ketularan Hal ini

Dijelaskan Siska, dari beberapa kajian MPR tentang penguatan langsung DPD kepada Presiden jadi DPD non partisan mewakili daerah kedepannya.

"Seiring kelahiran DPD bertujuan untuk meningkatkan derajat keterwakilan (degree of representativeness).

Kehadiran DPD RI dipandang lebih memberikan jaminan atas keterwakilan kepentingan daerah

di tingkat nasional dibanding Utusan Daerah di MPR yang dirasakan kurang efektif.

Baca: Biasa Terlihat Dingin, Begini Romantisnya Chef Juna saat Rayakan Ulang Tahun Kekasih.

Hal itu disebabkan karena Utusan Daerah di MPR tidak ikut serta dalam pembuatan keputusan politik nasional dalam tataran undang-undang," katanya.

Sementara, Ketua BPKK DPD RI, Intsiawati Ayus mengatakan, DPD RI didesain sebagai alat representasi kepentingan rakyat di

daerah guna memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional,

khususnya terhadap permasalahan yang terkait langsung dengan daerah.

Baca: Diduga Hendak Bunuh Diri, Pria di Ogan Ilir Ini Sengaja Terjun ke Sungai Ogan

"Karenanya DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan mampu menjembatani kepentingan pusat di satu sisi dan kepentingan daerah di sisi yang lain.

Selain memberikan peran yang lebih besar kepada daerah, tujuan pembentukan DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah," katanya.

Baca: Hujan Deras Semalaman, Rumah Warga Simpang Kedondong Banyuasin Kebanjiran

Ia menambahkan, sering dikatakan bahwa DPD RI hanya sebagai asesoris demokrasi, dengan tujuan mendiskusikan peran dan

keterlibatan DPD RI dalam pembangunan daerah. Mendiskusikan peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI.

Diharapkan juga bisa mendapat rumusan terhadap keterlibatan DPD RI dalam pembangunan daerah dan rumusan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI.

Baca: Fantastis! Pantas Diributkan Harta Gono-gini? Mewahnya Rumah Nia Daniati Mantan Istri Farhat Abbas

Dr Zen Zanibar menjelaskan, saat ini lembaga DPD RI harus berani memberikan kritik kepada eksekutif.

Sebab dari itu DPD harus dikuatkan fungsinya. Apalagi DPD tidak masuk Badan Anggaran sehingga sulit untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Selain itu, Prof Sirozi mengatakan, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan (capacity building).

Baca: Nagita Slavina Kumpul sama Geng di Event Dior, Keberadaan Ayu Ting Ting Malah Dipertanyakan?

Sehingga institusi ini harus ada jaringan modal politik dan tata kelola.

"Jaringan senator bisa sampai Amerika, atau negara lain, selain itu faktor dalam kapasitas kelembagaan dan

tugas pokok DPD sebagai penghubung utama antara rakyat dan pemerintah dan pusat ke daerah, tugas DPD berat dari DPR," ujarnya.

Baca: Untuk Mempermudah Petani Angkut Hasil Panen, Pemkot Pagaralam Buka Akses Jalan Tani Baru