Tak Banyak yang Tahu, Ternyata ini Nama Asli Megawati Soekarnoputri

TRIBUNSUMSEL.COM-Pada usianya ke-54 tahun, Megawati Sukarnoputri dilantik menjadi Presiden RI ke-5 menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Megawati mulai menjabat tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004 atau selama 3 tahun dan 3 bulan.

Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Gus Dur dicabut mandatnya oleh MPR RI.

Selesai menjabat 1 periode, dia kemudian bertarung pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI secara langsung yang pertama pada tahun 2014. 

Dia berpasangan dengan Hasyim Muzadi atau Ketua Umum PBNU, saat itu.

Namun, langkahnya menjadi presiden 2 periode digagalkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Muhammad Jusuf Kalla.

Baca: Meninggalnya Seleb Tanah Air-Buruknya Gaya Hidup Ryan Thamrin dan Makanan Beracun Kesukaannya

Baca: 7 Selebriti ini Putuskan Menikah Tanpa Pacaran, Nomor 6 Berakhir Tragis

Baca: Miris! Lihat Kelas dalam Keadaan Kosong, Lihat Kelakuan Dua Pelajar SMA ini Bikin Ngelus Dada

Kendati demikian, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini mencatat sejarah sebagai wanita Presiden RI pertama.

Dia mengikuti jejak ayahnya, Presiden RI pertama, Soekarno.

Lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947, Megawati adalah anak kedua Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Ibunda Megawati, Fatmawat adalah seorang gadis kelahiran Bengkulu di mana Soekarno dahulu pernah diasingkan pada masa penjajahan Belanda.

Ia dilahirkan pada masa Agresi Militer Belanda.

Pada waktu Soekarno diasingkan ke pulau Bangka, Fatmawati melahirkan seorang bayi yang dinamai Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 23 Januari 1947 di kampung Ledok Ratmakan, tepi barat Kali Code.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Megawati lalu dibesarkan di Istana Merdeka.

Megawati lahir dan diberi nama asli Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri.

Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (juga tidak sampai lulus).

Karier Politik

Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada diri Megawati Soekarnoputri.

Karena sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun selalu aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

1986

Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.

1993

Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.

1996

Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI.

Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan.

Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah.

Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega.

Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun.

Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.

Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan.

Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega.

Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli.

Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.

Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega.

Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti.

Tak pelak, PDI pun terpisah menjadi PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega.

Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah.

Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.

1997

Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997.

Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam.

Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang".

Mega sendiri memilih golput saat itu.

1999

Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara.

Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden.

Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.

Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain, dan memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden.

Ia kalah tipis dalam voting pemilihan presiden adalah 373 banding 313 suara.

2001

Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri.

Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden.

Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

2004

Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.

Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinatorpada masa pemerintahannya.

2014

Megawati dan PDI-P menunjuk Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014.

Akhirnya melalui proses pemilu yang cukup panjang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 - 2019.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, 20 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020. (Edi Sumardi/Tribun Timur)