Terbongkar Sudah ! Ini Bukti Jennifer Dunn dan Faisal Harris Resmi Menikah,Ternyata Sudah 2 Tahun!

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat negara.

Bagi yang beragama Islam, hal ini berarti pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama.

"Jadi, MUI menganjurkan supaya masyarakat melakukan perkawinan resmi sesuai Undang-undang Perkawinan. Dengan begitu, sah secara negara, dan sah pula secara agama," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan, pernikahan siri (nikah di bawah tangan) sah dalam Islam, asalkan semua rukun dan syaratnya terpenuhi.

Tetapi tak memenuhi hukum negara.

"Karena kalau menurut hukum negara sebuah perkawinan harus dicatat di KUA," katanya.

Selama suami bertanggungjawab dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, kata Ma'ruf, maka pernikahan siri sah dan halal secara agama.

Bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka pihak istri maupun anak dari hasil pernikahan itu berpotensi menjadi pihak yang dirugikan.

Dikatakan Ma'ruf, bila suatu saat suami memberikan perlakuan tak baik, seperti memudaratkan, menimbulkan penderitaan, atau menelantarkan anak-istrinya, perkawinan itu tetap sah, tapi perbuatan si suami menjadi haram.

Di sisi lain, bila istri dan anak ditelantarkan, tidak bisa menuntut suami atau ayahnya karena tak ada bukti pernikahan.

Dengan tak adanya bukti nikah, berarti istri dan anaknya tak punya kekuatan hukum.

Hal inilah yang menurut Ma'ruf menjadi kelemahan pernikahan siri.

Menurut Ma'ruf, MUI terus mengimbau masyarakat agar menikah sesuai ketentuan dalam Undang-undang.

Dengan menikah resmi, baik istri maupun anak tak kehilangan haknya, seperti harta warisan, nafkah, dan lain-lain bila terjadi sesuatu di kemudian hari.(*)