Ini Penyebab Perempuan Enggan Berkiprah di Legislatif

PALEMBANG, TRIBUNSUMSEL.COM--Pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel) Drs Joko Siswanto Msi menilai peran perempuan di dunia perpolitikan Indonesia masih minim terutama dari kacamata legislatif.

“Tren dari 2009-2014 itu turun, jumlah anggota legislatif seluruh Indonesia terutama provinsi dan pusat turun, hanya kabupaten dan kota naik 2 persen tapi itu di bawah standar, secara nasional kita hanya 15 persen padahal di target 30 persen,” kata Joko saat memberikan materi dalam acara Pembukaan Workshop Peran Perempuan dalam Kepeminpinan Persiapan dan Kiat Perempuan Menuju Pemilu 2019? yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia ( KPP RI ) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Aula Lantai III DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (24/11).

Menurutnya perempuan kurang memperhatikan politik dan kurang diperhatikan politik, termasuk dari partai politik walaupun aturan sudah menentukan kepengurusan itu menentukan harus ada persyaratan jumlah untuk perempuan.

“Tapi ternyata pencapaiannya masih sangat lemah,” jelasnya.

Maka dari itu, Joko menekankan harus ada persyaratan elaktibilitas agar perempuan memiliki elaktibilitas tinggi, artinya perempuan harus bisa membangun jaringan sosial, harus bisa memiliki modal sosial, harus mempunyai intelektualitas , kapasitas, komitmen dan mempunyai kepercayaan dari masyarakat agar perempuan bisa sebagai wakil rakyat bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“ Parpol harus punya kebijakan, kalau memang perempuan itu mempunyai elaktibilitasnya tinggi dan mempunyai kredibilitas, kapasitas dan komitmen yang baik tempatkan nomor 1, tidak harus ketua partainya, kalau ternyata ketua partainya elaktibilitasnya kalah kepingin nomor 1 ya itu main kekuasaan dan bukan main atas dasar kemampuan,” ucapnya.

Selain legislatif dalam pilkada peran perempuan juga belum diberdayakan termasuk di Sumsel.