Dewan Siap Perjuangkan Nasib Honorer SMA/SMK

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Tidak ada kepastiannya nasib 147 orang guru honorer dan Pekerja Harian Lepas (PHL) di SMA maupun SMK seluruh Prabumulih pasca pengelolaan diambil alih Pemerintah Provinsi, terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih.

Ketua DPRD Prabumulih, Ahmad Palo SE menungkapkan, pihaknya akan memperjuangkan nasib para guru honorer dan PHL itu hingga ke kementerian republik indonesia. "Kami siap memperjuangkan mereka hingga ke kementerian, namun hingga saat ini belum ada honorer guru yang mendatangi DPRD Prabumulih," ujarnya kepada wartawan di gedung dewan ketika diwawancarai akhir pekan lalu.

Palo mengatakan, pihaknya berharap ada perwakilan honorer dan PHL guru mendatangi DPRD Prabumulih untuk menyampaikan data kongkrit terkait jumlah honorer yang belum terverifikasi oleh Pemerintah Provinsi.

"Paling tidak mereka menyampaikan data, sehingga kami ada dasar untuk memperjuangkan dan menanyakan ke kementerian, berapa orang, siapa namanya, sekloah mana saja, tentu harus ada data," lanjut Palo didampingi Wakil Ketua I, HM Daud Rotasi dan Wakil Ketua II, Erwandi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan, para honorer dan PHL tersebut tidak bisa dimasukkan ke APBD Pemkot Prabumulih terkait gaji atau lainnya, lantaran jika dimasukkan ke anggaran akan menyalahi aturan. "Mereka tidak bisa dimasukkan ke APBD karena berdasarkan undang-undang kami tidak boleh lagi menganggarkan, bukan tidak mau memperjuangkan. Kecuali SMP bisa," jelasnya.