Breaking News:

Jika Ditemukan Penyelewengan Dana Pembangunan Masjid Cuma Disuruh Kembalikan Uang Saja

Pasalnya, selain mendapat perhatian sejumlah elemen juga akan ditangani serius oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih.

Penulis: Edison | Editor: Hartati
tribunsumsel.com/Edison
Bagian belakang masjid Al Hijriah di Jalan Nias-Krakatau Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur tampak belum selesai dikerjakan hanya berupa tiang cor dan sebagian dinding, Selasa (28/3/2017). (eds) 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Penanganan dugaan penyelewengan pembangunan dan rehab sejumlah masjid di Prabumulih menggunakan APBD 2016, sepertinya akan berlangsung panjang.

Pasalnya, selain mendapat perhatian sejumlah elemen juga akan ditangani serius oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih.

Bahkan Kejari Prabumulih telah membentuk tim khusus untuk proses pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pembangunan maupun rehab tempat ibadah tersebut.

"Kami telah bentuk tim yang langsung diketuai Kasi Intel, Hermansyah SH, nanti tim akan puldata, pulbaket serta melakukan pemeriksaan fisik langsung di lapangan," tegas M Husein Admaja SH MH ketika diwawancarai, Jumat (30/3/2017).

Husein mengungkapkan, jika memang nantinya dalam proses dilakukan pihaknya ditemukan penyimpangan maka pihaknya akan merekomendasikan agar pembayaran dapat dilakukan pemkot Prabumulih sesuai dengan hasil persentase pengerjaan.

"Infonya kan proyek-proyek ini belum dibayar full oleh pemkot, jadi jika nanti hasil pengerjaan mereka misal hanya 80 persen maka dibayar sesuai itu. Namun jika pemkot sudah bayar full tentu kontraktor harus mengembalikan yang 20 persen sudah dibayar sehingga tidak menimbulkan kerugian negara," bebernya.

Pria yang pernah menjabat Kajari Blangkejeren ini menuturkan, dalam melakukan puldata dan pulbaket pihaknya tidak hanya memintai keterangan kontraktor maupun jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Prabumulih, namun juga para pengurus masjid.

"Pengurus masjid yang lebih tau persoalan, apakah dulunya mereka mengajukan proposal untuk pembangunan atau seperti apa. Jelasnya mereka yang lebih tau karena setiap hari standby di masjid," katanya.

Ditanya terkait keinginan sejumlah elemen masyarakat yang meminta agar pemeriksaan dilakukan serius dan transparan, Husein menegaskan pihaknya akan bekerja profesional sesuai aturan berlaku.

"Nanti juga kami akan menggandeng ahli dalam melakukan penghitungan hasil pengerjaan, nanti juga hasil kami akan disamakan dengan BPK RI. Jika ada insikasi kerugian negara akan disampaikan," tuturnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved