Sidang Korupsi EKTP

Disebut Terima Aliran Dana Korupsi EKTP Setya Novanto Sampai Bersumpah Seperti Ini

Yorrys mengatakan, Golkar mengantisipasi jika terjadi turbulensi politik yang terjadi imbas disidangkannya kasus korupsi e-KTP.

Editor: Hartati
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO
Ketua DPR RI Setya Novanto 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto bersumpah kepada sang khalik tidak pernah menerima aliran dana apapun dari kasus dugaan korupsi e-KTP.

Pernyataan Novanto sekaligus membantah tuduhan yang diberitakan di beberapa media terkait aliran dana e-KTP.

"Demi Allah tidak pernah menerima apapun dari kasus e-KTP," ujar Novanto di acara Rakornis Korbid Kepartaian DPP Golkar, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Novanto mengimbau kepada para kader untuk tidak menanggapi berita yang belum terbukti di persidangan e-KTP. Hal itu kata Novanto menjadikan godaan para kader Golkar.

"Jangan sampai kita menanggapi isu-isu," kata Novanto.

Ketua Umum DPP Golkar itu juga menegaskan tidak pernah bertemu Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan pengusaha konveksi Andi Narogong.

Novanto juga menjelaskan partainya tidak pernah menerima aliran dana 150 miliar.

"Saya sudah bersumpah tidak pernah menerima apapun di e-KTP," papar Novanto.

Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengakui, ada keresahan di internal partai menjelang disidangkannya kasus dugaan korupsi e-KTP.

Sidang perdana korupsi e-KTP digelar pada hari ini, Kamis (9/3/2017), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sejumlah politisi Partai Golkar disebut-sebut terlibat dalam kasus itu.

Mereka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yorrys mengatakan, Golkar mengantisipasi jika terjadi turbulensi politik yang terjadi imbas disidangkannya kasus korupsi e-KTP.

"Memang kami akan mengalami turbulensi politik yang sangat kuat. Karena dari semua nama-nama yang sudah dipanggil (sebagai saksi KPK) 200 itu, ada politisi, pengusaha, dan lain-lain, dari politisi terbanyak Golkar," kata Yorrys, di Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Oleh karena itu, kata Yorrys, akan ada implikasi politik yang harus disikapi secara bijak.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved