Apindo Siap Wujudkan Dunia Usaha Miliki Daya Saing

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Kembali terpilihnya Sumarjono Saragih sebagai Ketua Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DPP Sumsel, diharapkan bisa menjadikan dunia usaha yang ada memiliki daya saing yang tinggi.

Sumarjono Saragih, dipilih dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) yang dilaksanakan di Hotel Santika Palembang, Selasa (7/3/2017).

Musprov dihadiri anggota pemilik hak suara, pengurus, peninjau dan wakil Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN).

Sumarjono Saragih sebagai Ketua terpilih juga akan menjadi Ketua Formatur. Didampingi 4 (empat) orang anggota akan menyusun kepengurusan lengkap untuk masa bakti 2017-2022.

Menurut Sumarjono, dengan masa bakti hingga 2022, beberapa program kerja akan dilakukannya, terutama dalam daya saing di era perkembangan modern saat ini.

"Daya Saing adalah tema besar yang akan terus diperjuangkan dalam 5 (tahun) periode kepengurusan baru. Sebagai mana diketahui, secara global, daya saing Indonesia masih jauh dari membanggakan. Kita masih terperangkap di peringkat 41 dari 138 Negara (Tahun 2016). Dalam region yang lebih kecil, ASEAN, kita juga masih harus rela dibawah Malaysia, Thailand apalagi Singapura" katanya.

Ditambahkan Sumarjono, untuk secara Nasional, peringkat Sumsel juga masih mengundang tanya.

Geliat pembangunan yang massif tidak menggambarkan upaya peningkatan dalam pelayanan public.

Bahkan data menujukkan peringkat yang cenderung turun.

Menurut survey National University of Singapore (NUS), Asian Competitiveness Institute (ACI) yang bekerja sama dengan APINDO, Daya Saing Sumsel menunjukkan peringkat justru menyedihkan.

Dari 33 Provinsi, Sumsel berada di urutan 16 (tahun 2014), 17 (tahun 2015) kemudian jeblok lagi ke peringkat 22 (tahun 2016).

"Oleh karena itu, harus ada upaya dramatis dan bersama untuk menaikan peringkat daya saing ini. Dunia usaha di Sumsel belum merasakan dampak dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE)," jelasnya.

Selain itu, diterangkan Sumarjono, implementasi 14 PKE harus dilakukan segera.

Dimana, seperti pungutan liar, pemborosan waktu dan praktek suap menyuap harus dihentikan.

Kemudian, proses pelayanan public harus transparan, terukur, baik waktu dan biaya.