Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin Terima Penghargaan IDI

JAKARTA-‎ Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) semakin baik setiap tahunnya.

Hal ini terlihat dari IDI Sumsel tahun 2015 yang naik 4,99 poin dari 74,82 di tahun 2014 menjadi 79,81.

Deputi Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS), M Sairi Hasbullah mengatakan pencapaian IDI ini dilihat dari tiga aspek.

Ketiga aspek tersebut meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek kelembagaan politik. 

"Dengan meningkatnya ketiga aspek ini, perkembangan demokrasi di Sumsel sudah semakin baik," kata M Sairi Hasbullah saat memaparkan sosialisasi hasil IDI 2015 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Adapun dari ketiga aspek ini, ia mengungkapkan, poin tertinggi telah diraih dari aspek kebebasan sipil. Dari aspek tersebut, poin yang semula dicapai sebesar 86,09 di tahun 2014, kini menjadi 96,06. "Artinya sudah mengalami peningkatan sebesar 9,97 point," ungkapnya.

Sedangkan aspek hak-hak politik dan aspek kelembagaan di Sumsel saat ini, tambahnya, masih berada di zona aman.

"Saat ini, aspek hak-hak politik di Sumsel‎ mencapai 78,79 dan aspek kelembagaan politik sebesar 61,00," tambahnya. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal (Purn) Wiranto telah memberikan penghargaan kepada 10 provinsi yang dinilai berhasil meningkatkan capaian kinerja demokrasi di daerahnya masing-masing.

Kesepuluh daerah itu di antaranya, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Bali dan Yogyakarta. 

"Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada daerah untuk semakin meningkatkan semangat pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Nawa Cita Presiden," kata Wiranto dalam sambutannya di acara 'Pemberian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia Serta Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11). 

Hadir dalam acara tersebut pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pejabat Kementerian PPN/Bappenas, Tim Ahli IDI, Direktur United Nations Development Program (UNDP) Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik dan kepala daerah provinsi yang menerima penghargaan tersebut dan pokja pengembangan IDI Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto menjelaskan, penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah tersebut meliputi tiga kriteria.

Pertama, Provinsi mampu menaikkan angka IDI di atas 3 poin. Kedua, Provinsi mencapai IDI tertinggi nasional selama 2 tahun berturut-turut.

Ketiga, Provinsi mencapai indeks aspek kebebasan sipil tertinggi.