Dandim: Masyarakat Harus Waspadai KGB Gaya Baru
Karena sekarang sudah banyak, mereka menjalankan aksinya dengan cara demikian supaya masyarakat simpati dan mau mengikuti ajarannya.
Penulis: Eko Hepronis | Editor: Hartati
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsumsel.Com, Eko Hepronis
TRIBUNSUMSEL.COM, MUSIRAWAS --Dandim 0406 Mura, Lubuklinggau dan Muratara Letkol Inf M Thohirin mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai kebangkitan komunis gaya baru (KGB).
Menurutnya komunis gaya baru tersebut adalah orang-orang yang akan memecah belah bangsa dengan cara doktrin-doktrin yang menyesatkan.
"Sekarang banyak orang mengatasnamakan golongan atau faham untuk melancarkan doktrinnya. Bukannya mengajak kepada kebaikan namun malah melakukan aksi terorisme," Ungkapnya usai menggelar rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Arahan Kebijakan Presiden RI dan Panglima TNI dan Menteri Dalam Negeri Tentang Ancaman Konflik Sosial di Auditorium Pemkab Mura, Selasa (22/11/2016)
Thohirin mengingatkan masyarakat harus hati-hati menyikapi hal semacam ini.
Karena sekarang sudah banyak, mereka menjalankan aksinya dengan cara demikian supaya masyarakat simpati dan mau mengikuti ajarannya.
"Masyarakat sekarang harus cerdas, harus pintar, kita boleh mengikuti saran. Namun kita harus cerdas menilai apakah orang yang berkata tersebut benar-benar atau tidak. Kalau tujuanya merusak negara dan memecah belah NKRI untuk apa di ikuti," terangnya.
Terkait hal tersebut ketika disinggung apakaha sudah ada di wilayah kabupaten Mura, Lubuklinggau, dan Muratara, Thohirin menegaskan sampai saat ini belum ada gerakan seperti itu dan kondisi ketiga wilayah hukumnya masih kondusif.
"Kita sudah tinjau terkait kerawanan-kerawanan konflik di tiga wilayah ini. insyallah belum ada masih relatif kondusif, karena kita lihat beberapa wilayah kita ini sampai dengan saat ini situasi dan kondisi sosial masyarakat masih cukup terkendali, belum ada ditemukan hal-hal yang mengarah kepada konflik-konflik sosial," ujarnya.
Namun ia juga tidak menyangkal kalau kabupaten Mura dan Muratara tidak ada konflik sosial.
Hanya saja konflik sosial yang di maksud bukan konflik yang mengarah kepada makar maupun gerakan sosial, tapi lebih cendrung konflik antar masyarakat maupun dengan perusahaan- perusahaan.
"Karena yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana mempersatukan Indonesia, dan bagaimana menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka menjaga kebhineka tunggal ikaan," pungkasya. Mg 18
