Kasihan Guru Honor Kalau Sabtu Sekolah SD dan SMP Libur

Laporan Wartawan TribunSumsel.Com,Mochamad Krisnariansyah.

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG -- Rencana Kemendikbud untuk menerapkan libur di hari Sabtu bagi siswa SD dan SMP  dinilai kurang tepat dari berbagai kalangan.

Salah satunya  datang dari diknas pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) kota Palembang yang menguraikan bahwa kebijakan Kemendikbud haruslah didasarkan pada kondisi pendidikan di setiap daerah.

Hal ini disampaikan oleh Kadisdpora kota Palembang, Ahmad Zulinto saat ditemui Tribunsumsel, disela sela kegiatan pembinaan guru Kecamatan Seberang Ulu , Selasa (8/11/2016).

Menurutnya, penerapan secara serentak kebijakan libur di hari Sabtu tidak akan bisa dilakukan seluruh, mengingat kondisi pendidikan di tiap daerah itu berbeda-beda atau tidak sama.

“ Sampai sekarang kita belum ada edaran menyangkut kebijakan baru tersebut, tetapi baru sekedar rencana dimana perlu ada usulan evaluasi menyangkut program ini ,” ungkapnya.

Ia mengatakan, penerapan kebijakan libur hari sabtu kemungkinan bisa dilakukan dibeberapa kota besar, misalnya Jakarta yang menjadikan hari sabtu sebagai hari keluarga.

Namun untuk di Palembang, dengan kondisi masyarakat yang heterogen tentunya sulit diterapkan secara penuh.

Kadispora kota Palembang Ahmad Zulinto

“ Akan ada pemilahan sekolah mana yang bisa dilakukan, mungkin di jenjang SMP ada tapi sulit di lakukan di jenjang SD. Pasalnya, dengan kondisi pendidikan di tingkat dasar masih dipenuhi beragam masalah salah satunya penyelengaran double shift di SD,” tuturnya.

Tidak hanya sekedar masalah double shift, penerapan kebijakan sekolah libur juga akan berbenturan dengan keadaan keluarga siswa khususnya kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.

Masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan orang tuanya yang selalu kerja tanpa hari libur tentunya tidak bisa menghabiskan waktu bersama anaknya sehingga tidak ada kontrol akan aktivitas mereka nantinya.

“ Bagi keluarga dengan ekonomi tinggi mungkin sangat memanfaatkan waktu libur sabtu dan minggu. Nah bagi yang ekonomi rendah harus seperti apa, jadi problema inilah harus difikirkan,” jawabnya.

Selain itu, ditambahkan Zulinto, permasalahan akan jam pelajaran guru di sekolah juga akan terganggu karena adanya kebijakan ini.

Terutama bagi guru yang berstatus honorer, dengan kewajiban mengajak 8 jam aktif sehingga bila hari pembelajaran berkurang maka mereka juga harus kehilangan waktu tersebut.

“ Coba lihat kondisi guru honorer, sudah gajinya rendah mereka juga bergantung pada jam belajar di sekolah. Inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan lainnya,” ucapnya.