Antisipasi Kerawanan Pilkada, Bawaslu Sumsel Bentuk IKP

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--- Dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada Muba 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel membentuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP).

IKP ini bisa menjadi alat untuk mitigasi potensi Kerawanan pelaksanaan pilkada, serta menjadi refrensi bagi penyelenggara, peserta pemilu maupun pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pencehaan terjadinya hal hal negatif.

Menurut Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya mengatakan, IKP ini dibentuk untuk pemetaan, prediksi dan deteksi dini dalam menentukan wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pilkada.

IKP juga bisa jadi alat ukur untuk mengetahui karakteristik dan kategori kerawanan dan lainnya.

"Metode yang digunakan IKP dalam pengumpulan data adalah metode diskusi, review hasil pengawasan, penyebaran daftar pertanyaan dan studi data maupun informasi. Sedangkan sumber datanya berasal dari bawaslu Sumsel, BPS, KPUD Muba dan lainnya," ujar Andika, disela-sela peluncuran IKP kabupaten Muba tahun 2017 di hotel Batiq Palembang, Kamis (30/6/2016).

Diterangkan Andika, berdasarkan IKP yang dilakukan untuk penyelenggara, terdapat beberapa hal yang berpotensi dipermasalahkan seperti KPU Muba 2013-2018 yang saat ini dijabat oleh PAW.

Variabel kualitas DPT yang belum begitu baik karena DPKTB yang masih tinggi, ketidak tegasan penyelenggara saat pileg masih banyak diberitakan serta sekretariat PPK dan Panwascam pada pilpres 2014 yang sebagian besar masih numpang di kantor camat.

"Sedangkan untuk kerawanan dari dimensi kontestasi adalah masih ditemukannya dukungan ganda untuk syarat calon perseorangan, adanya dugaan MP pada pilpres lalu, adanya penggunaan fasilitas negara saat kempanye dan masalah hubungan kekerabatan,"ujarnya.

Sementara itu, Kerawanan yang terjadi terhadap partisipasi meliputi banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, adanya pemilih yang tidak masuk dalam DPT, data dan informasi terkait dengan pemilih pemula dan pemilih yanh meninggal dunia, topografi wilayah di Muba serta masalah rendahnya partisipasi masyarakat juga terjadi disetiap tahapan.

"Dari hasil pemotretan yang kita lakukan, Kerawanan tertinggi untuk dimensi partisipasi adalah di Sekayu 76,2 persen, Sungai Lilin 70,0 persen, Bayung Lincir 75,4, tungkal Jaya 68,6 dan Babat Supat 68,0 persen. Data ini didapat berdasarkan hasil pemilu pilpres lalu.

"Kita harap hasil pemotretan ini bisa jadi pertimbangan kita," tandaanya.

Sedangkan Pimpinan Bawaslu Pusat, Daniel Zuhron dalam sambutannya mengatakan, saat ini teknologi kian maju sehingga semua pihak diharapkan dapat meyakinkan semua pihak kalau apa yang dilakukan IKP bukanlah ramalan yang bisa benar 100 persen, tetapi ini merupakan pemetaan untuk menyelamatkan pilkada Muba, sehingga warga bisa mendapatkan hak pilihnya dengan baik.

"Rawan saat ini seperti data pemilih, integritas penyelenggara dan politik uang perlu diwaspadai. karena masih muncul, dan perlu didalami lebih jauh, sesuai UU baru Bawaslu bisa mendiskualifikasi calon yang terbukti bersalah,"pungkasnya.