Komisi III Minta Tito Menjawab Isu Pelanggaran HAM dalam Pemberantasan Terorisme

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta calon kepala Polri Komisaris Jenderal Tito Karnavian mengklarifikasi isu pelanggaran hak asasi manusia saat terlibat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat membuka uji kepatutan dan kelayakan terhadap Tito di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

"Ada beberapa catatan yang harus saudara jawab, salah satunya isu pelanggaran HAM selama saudara menjabat Kepala Densus 88," kata Bambang.

Bambang mengatakan, Komisi III DPR diantaranya menyoroti operasi Jalin Jantho pada 2010, dimana Densus salah menangkap 15 orang.

Pihaknya juga menyoroti operasi di Cawang, Jakarta Timur yang menewaskan dua orang.

"Operasi saat perampokan CIMB di Medan juga menewaskan 3 orang, penggrebekan Nurdin M Top tewas 4 orang dan sebagainya. Ini yang harus dilarifikasi," kata Politisi Partai Golkar ini.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebelumnya menilai, rekam jejak Tito amat terkait dengan minimnya evaluasi institusional Densus 88.

Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengatakan, selama ini, Polri tidak pernah memiliki mekanisme evaluasi atas penanganan Densus 88 terhadap terduga teroris.

Terlebih lagi, berdasarkan catatan Kontras, tidak sedikit kasus terorisme yang memiliki indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Jadi, sepanjang Densus 88 tidak teraudit, jerih payah Tito membangun reputasi keamanan Indonesia akan sia-sia," ujar Puri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6/2016).

Puri menuturkan, Kontras telah mengompilasi beberapa catatan penting terkait penanganan terorisme selama Tito menjabat sebagai Kadensus.

Catatan ini penting untuk menjadi bahan kritik jika nanti Tito terpilih menjadi kepala Polri.

Penulis : Ihsanuddin