Pansus IV Soroti Kinerja BLH Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,---Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Sumsel menyoroti kinerja dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumsel, yang selama ini dianggap kurang tanggap dan responsif terhadap laporan masyarakat selama ini.

Hal ini diungkapkan anggota Pansus IV DPRD Sumsel Eddy Irianto, terkait laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus IV DPRD Sumsel, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel tahun anggaran 2015.

"Kita lihat pengaduan masyarakat Desa Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat ke BLH Sumsel selama ini lambat, padahal pengaduan itu sudah berlangsung sejak 2015 lalu,"katanya, Jumat (15/4/2016) di DPRD Sumsel.

Dirinya sendiri selaku wakil rakyat yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Prabumulih-Muara Enim, sangat berkepentingan untuk menyerap aspirasi masyarakat tersebut, dan menyampaikannya ke BLH Sumsel untuk ditindaklanjuti.

"Mereka datang ke DPRD Sumsel, dan kita jembatani ke BLH, jika ada dugaan pelanggaran pencemaran lingkungan di sungai yang ada di kecamatan Prabumulih Barat, dan Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Daku Muara Enim,"terangnya.

Politisi Nasdem ini menambahkan, jika lokasi perusahan pembangkit tenaga listrik yang berada di Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Muara Enim tersebut yaitu PT Guohwa Energi Musi Makmur Indonesia (GEMMI), diharapkan bisa segera dituntaskan BLH Sumsel. Apakah hasilnya benar mencemarkan atau tidak disampaikan ke masyarakat.

"Permasalahan ini sudah dibahas komisi IV dan BLH Sumsel, tapi kita menyesalkan dalam hal ini BLH tidak tanggap dan responsif. Seharusnya, jika ada laporan masyarakat turun kelapangan, kroscek jangan sampai masyarakat berbuat anarkis, baru kita menengahinya. Jika ini terjadi bukan hanya perusahaan saja, tapi PT PLN juga karena berdampak luas ke masyarakat. Kalau memang benar atau tidak segeralah sampaikan ke masyarakat, tapi ini ada apa dengan BLH?,"tanyanya.

Dengan kinerja seperti itu, Sekretaris fraksi NasDem DPRD Sumsel ini, berharap kepada Gubernur Sumsel untuk meninjau kembali atau merestorasi struktur di BLH Sumsel, karena jelas masalah lingkungan dan limbah tupoksinya BLH.

"Sejak pengaduan dahulu sampai sekarang, warga yang melapor ke kita mengaku baru sekali tindakan dari BLH untuk mengkroscek pengaduan tersebut. Kedepan kita harap BLH lebih reponsif dan melaporkannya ke masyarakat dan harus ada kepastian masalah ini. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, jangan sampai masyarakat anarkis dan menimbulkan kerugian lebih besar lagi,"tegasnya.

Sementara Kepala BLH Sumsel Lukitariati sendiri mengaku, sebetulnya laporan tersebut sudah terjadi sejak 2013 lalu sebelum dirinya menjabat kepala BLH Sumsel, terus begitu dirinya menjabat pada 2014, pihaknya sudah menurunkan tim ke lapangan untuk mengrosceknya dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintakan keterangan.

"BLH sudah kunjungan kesana sekitar 5 kali, dan hasil kunjungan merekomendasikan sungai Penimur untuk dibersikan, karena timbunan mereka menutupi sungai. Kita sekarang lagi mengecek hasil sample dilapangan untuk diperiksa di laboratorium yang dipimpin ketua tim Balitbang Fahrurrozi Syarkowi (Guru besar Unsri),"tandasnya.

Terpisah tokoh masyarakat Desa Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat M Kosen menyatakan, jika paa 21 Maret memang baru ada respon dari BLH Sumsel, dan sempat kelokasi perusahaan.

"Hasilnya, kesepakatan untuk mengambil sample dan dijanjikan nanti diuji di lab di Palembang. Jelas, kami merasa dirugikan atas limbah perusahaan tersebut, hampir 1 tahunan dari Maret 2015 sampai sekarang. Sebab banyak ikan yang mati, air tidak bisa digunakan, dan adanya pengalihan sungai Penimbur. Maka itu kita berharap ada penyelesaiannya,"pungka Kosen.