Terkait Isu Reshuffle Kabinet, PKB Sumsel Anggap Kinerja Menteri Desa Sudah Baik

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG,--Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel Ramlan Holdan, menilai kinerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar sudah baik, dan sudah maksimal menjalankan tugasnya.

Dari pandangan itu, jika ada parpol koalisi (PDIP) lainnya yang secara sistimatis hendak merebut posisi tersebut, dinilai tidaklah mendasar.

Mengingat PKB sejak tahapan Pilpres hingga sekarang, telah maksimal dalam membantu pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya rasa, perjuangan PKB selama ini luar biasa. Jika beberapa pihak menganggap ada kesalahan Menteri Desa tersebut, salahnya apa sebab saya rasa hampir 2 tahun memimpin tidak ada masalah. Dan perjuangan dana desa, terus diupayakan sampai ke Desa lainnya, jangan ribet sampai dibirokasi saja selama ini,"kata Ramlan, Kamis (7/4).

Meskipun begitu, karena posisi meteri adalah hak preogratif Presiden, maka pihaknya menyerahkan soal posisi menteri tersebut ke Presiden dan DPP PKB, serta harus dilihat secara objektif.

"Kita serahkan kepusatlah (DPP PKB) soal jabatan menteri, karena yang ditugaskan adalah kader terbaik, dan PKB selama ini berperan dalam pemenangan Jokowi-JK secara maksimal. Dan peranan menteri itu, sepanjang tidak dipolitisir, kita tidak permasalahkan karena itu penugasan dari presiden,"terangnya.

Meskipun dengan posisinya sebagai pengusung Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu sejak awal, namun PKB hanya dapat jatah 4 kursi, hal itu tidak dipermasalahkan PKB.

"Kita selama ini berjuang dengan keihkhlasan dan koridor sesuai aturan, serta kewenangan Presiden untuk memilih menterinya. Tetapi, kalau berkurang saya rasa PKB tidak berharap seperti itu, mengingat selama ini PKB berjuang luar biasa,"tegasnya.

Sementara ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda, menyatakan dirinya selaku ketua partai di Provinsi tidak memiliki kapasitas soal itu. Sebab hal itu merupakan kewenangan DPP PDIP di Jakarta.

"Prinsipnya di pusat soal menteri, kita tida kewenangan disini, karena mereka ditunjuk dan dianggap pas merupakan hak Presiden,"cap Giri.

Ditambahkan Giri yang sekarang menjabat ketua DPRD Sumsel ini, meminta semua pihak tidak meributkan masalah tersebut. Sebab semuanya adalah kewenangan Presiden dalam mengangkat atau memberhentikan pembantunya (menteri).

"Jadi, tidak usah ribut-ributlah di daerah, itu kewenangan Presidenlah. Termasuk soal kinerja para menteri selama ini, itu kewenangan Presiden dan pengurus DPP,"tuturnya, seraya jika Presiden nyaman dengan menterinya tersebut dilanjutkan saja, tetapi kalau dirasa kurang maka perlu dilakukan evaluasi.

Dilanjutkan Giri, akan adanya partai pendukung lain yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini, seperti PAN, PKS dan Golkar, ia menyambut baik hal tersebut. Sebab, ini semata-mata semangatnya untuk kemajuan Indonesia kedepan.

"Saya rasa tidak masalah, jika mereka (partai) bergabung demi meningkatkan semangat kegotongroyongan Indonesia, dan kita akan senanglah selaku manusia,"pungkas keponakan Alm Taufiq Kiemas ini