Hilangkan Paradigma Gerbong

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Menanti terobosan kepala daerah yang baru dalam waktu 100 hari sangat sulit dilihat.

Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk sudah berjalan. Bukan mereka yang menyusun, kecuali untuk pasangan petahanan.

Waktu tiga bulan pertama ini hendaknya dipakai oleh kepala daerah terpilih untuk konsolidasi tim. Perlu dihilangkan managemen yang kurang solid seperti selama ini.

Belum apa-apa sudah ganti pejabat eselon tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensinya. Hilangkan paradigma gerbong seperti selama ini. Sudah tidak musim lagi.

Kepala daerah terpilih hendaknya dimasa-masa kepemimpinan perlu merenung, mengamati, dan mengetahui posisi daerahnya. Jangan berpikir sempit, lihatlah posisi daerah dalam bingkai peta Indonesia.

Ada di posisi mana daerah saat ini. Kabupaten/kota di Sumsel belum ada yang menonjol kecuali kepemimpinan gubernurnya. Mestinya kepala daerah yang dilantik bisa melihat kemajuan kabupaten/kota lain di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.

Penggantian pejabat dalam upaya memperkuat sistem boleh saja dilakukan asal mengedepankan kualitas sumber daya manusianya.

Saat ini sudah ada Komisi Sipil Aparatur Negara (KSAN), jadi tidak boleh seenaknya lagi mengganti pejabat. Lebih bagus lagi penggantian itu menggunakan sistem seleksi terbuka atau banyak disebut lelang terbuka.

Di Undang Undang Aparatur Negara juga diatur tentang seleksi terbuka. Cara ini penting untuk mencari SDM andal. Sebelum adanya seleksi ini juga perlu koordinasi dengan KSAN dan Pemerintah Provinsi.

Silahkan ambil putra dan putri terbaik Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. PNS kan sudah ada janji bersedia ditempatkan di mana saja.

Mau atau tidak menjalankan cara ini ditentukan kebijakan politik kepala daerah. Mestinya bupati/walikota buka mata dengan lebar, perlu mengubah paradigma yang ada selama ini.

Waktu tiga bula pertama ini juga mesti dimanfaatkan dengan baik konsolidasi. Setelah itu susun program dengan mengoptimalkan anggaran belanja tambahan sekitar periode Agustus. Baru kemudian buat gebrakan dan terobosan bagi kepentingan masyarakat banyak. (wan)

DR ARDIYAN SAPTAWAN, PENGAMAT POLITIK ADMINISTRASI NEGARA