Cepat Respon Rekomendasi, BPJS Ketenagakerjaan Tuai Apresiasi dari KPK
BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam 10 besar institusi pemerintah yang mendapatkan apresiasi
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam 10 besar institusi pemerintah yang mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai responsif menindaklanjuti rekomendasi lembaga anti korupsi itu.
Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, lembaganya menyambut positif hasil Laporan Kajian KPK.
“Hal ini merupakan komitmen yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga integritas dan menjadi badan yang terpercaya dalam mengelola dana untuk kesejahteraan peserta,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/1/2016).
Laporan Kajian KPK bertujuan salah satunya untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan potensi korupsi dari Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Selain itu, laporan tersebut juga untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan tata kelolanya pada instansi-instansi terkait.
Hasil pemantauan terhadap rekomendasi KPK tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemantauan Tahun 2015 terhadap Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Ruang lingkup kegiatan kajian KPK pada BPJS Ketenagakerjaan yang difokuskan pada aspek pengawasan, regulasi, kelembagaan, kepesertaan, pelayanan, dan pembiayaan.
Irvansyah menambahkan, tidak hanya terkait rekomendasi KPK saja, BPJS Ketenagakerjaan selalu menindaklanjuti dan menyelesaikan hal-hal yang menjadi perhatian lembaga pengawas lainnya, seperti temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
