Pemerintah ”Take Over” Penyelenggaraan MotoGP

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan MotoGP di Indonesia dipastikan bakal ditangani pemerintah, bukan swasta. Kepastian tersebut disampaikan melalui siaran yang ditayangkan di situs resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senin (25/1/2016).

Sesmenpora Alfitra Salam, didampingi Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Gatot S. Dewabroto, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah memimpin rapat lintas kementerian membahas mengenai Draf Keputusan Presiden tentang Rencana Penyelenggaraan Moto GP tahun 2017-2019 Indonesia di ruang rapat lantai 3 Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Rapat diikuti beberapa perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan kementerian/lembaga lainnya.

Intinya, menurut Sesmenpora, pemerintah yang akan menyelenggarakan Moto GP. Menariknya, pemerintah juga menyiapkan beberapa opsi lokasi penyelenggaraan ajang balap motor terpopuler sejagat ini, yakni di Jakarta atau di Palembang.

”Dibahas pula perlunya Inpres (Instruksi Presiden) alokasi anggaran untuk Kemen PU, Kemenpar, dan Kemenpora berkaitan dengan infrastruktur serta perlunya Keppres (Keputusan Presiden) untuk panitia penyelenggara 2017. Bulan ini selesai dibahas mengenai infrastruktur dan kepanitiaan,” ujar Alfitra.

Rapat mengenai hal ini dilanjutkan di di Menko PMK, Selasa (26/1/2016), dengan target hasil minimal finalisasi keputusan. Belum diketahui hasil dari finalisasi rapat ini, namun jika memang pemerintah menyetujui opsi penggunaan sirkuit lain, peluang Sirkuit Sentul untuk jadi tuan rumah terhempas.

Sebelumnya, pihak Sentul sudah menyampaikan keberatannya jika dana penyelenggaraan sepenuhnya dibebankan kepadanya. Hal itu disebabkan dana APBN tidak mungkin disalurkan begitu saja ke pihak swasta.