Pemerintah Dinilai Tidak Kompak soal Keberadaan ISIS di Indonesia

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyayangkan adanya ketidakseragaman informasi dari pemerintah mengenai keberadaan ISIS di Indonesia.

Menurut dia, hal itu terbukti dari pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menyebutkan belum bisa memastikan ada atau tidaknya ISIS di Indonesia.

Sementara di lain pihak, kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut secara tegas bahwa yang bertanggung jawab atas aksi teror di kawasan Thamrin beberapa hari lalu adalah kelompok ISIS.

"Ini berarti tidak ada koordinasi antara pihak kepolisian dan BNPT dengan Kementerian Agama. Padahal, Kementerian Agama semestinya bisa dijadikan sebagai ujung tombak dalam melakukan sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/1/2016).

Dengan pernyataan Menteri Agama tersebut, dia meyakini Kementerian Agama belum memiliki data dan fakta tentang ISIS di Indonesia. Data dan fakta itu masih secara eksklusif dimiliki kepolisian dan BNPT.

Tidak heran jika Kementerian Agama tidak pernah dilibatkan dalam upaya antisipasi terhadap bahaya gerakan tersebut. Padahal, Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga negara yang dinilainya efektif dalam melakukan gerakan deradikalisasi di tengah-tengah masyarakat.

Sebab, Kementerian Agama memiliki jaringan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar secara merata di seluruh Indonesia.

Jaringan dan aparaturnya tentu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap aktivitas kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai menyimpang.

"KUA itu kan menyebar di seluruh Indonesia. Hampir seluruh kecamatan memiliki KUA. Ada PNS yang bekerja di sana. Tugasnya ya membina dan memfasilitasi umat dalam menjalankan agama. Sayang sekali kalau jaringan seperti ini tidak dimanfaatkan," ucap politisi Partai Amanat Nasional ini.

Saleh berharap, Kementerian Agama, kepolisian, BNPT, dan lembaga-lembaga intelijen yang ada dapat berkoordinasi dan bekerja sama. Selain operasi penangkapan dan penegakan hukum, upaya-upaya persuasif dan antisipatif juga diperlukan.

Upaya persuasif itulah yang menjadi ranah Kementerian Agama yang selama ini bisa menjalin kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kementerian Agama belum mengetahui secara pasti mengenai keberadaan kelompok bersenjata ISIS di Indonesia, termasuk mengaitkannya dalam ledakan di kawasan Sarinah, Jakarta.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, aparat sedang mendalami adanya klaim dari kelompok ISIS atas peristiwa itu. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk membuktikan klaim ISIS tersebut.

"Sedang didalami, apakah itu, klaim itu betul, di Indonesia benar-benar ada ISIS. Kita juga belum tahu di Indonesia ada ISIS," kata Lukman, di Medan, Jumat (15/1/2016).