Hadapi MEA, JNE Bakal Gunakan Sistem Online

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini, industri kurir di tanah air terus berbenah, salah satunya JNE.

Branch Manager JNE Palembang Muhammad Daud, mengatakan dalam era MEA ini, pihaknya telah melakukan upaya-upaya dalam bersaing dengan industri kurir yang ada.

Salah satu strategi khusus yang tentunya tidak dimiliki negara lain di kawasan Asia Tenggara, atau minimal sama. Strategi yang dimaksud kata Daud, jawaban mendasar dari kesiapan sektor sumber daya manusia (SDM), teknologi dan logistik yang memadai.

"Kita harus bisa menyipkan SDM yang handal, kemudian armada yang siap, dan jaringan harus on line," kata Daud, Selasa (12/1/2016).

Menurut Daud, pihaknya juga akan memberikan kemudahan kepada para agen yang bekerjasama dengan JNE. Dimana, transaksi yang mencapai Rp 5 juta per bulan transakai mereka wajib mwnggunakan sistem on line.

"Dengan sistem ini, nantinya bisa cepat sampai dan diketahui kirimannya. Tetapi, semua harus ada jaringan. Jika agen nantinya belum ada sofware maka kita bantu dengan kredit yang lunak untuk suport bagi mereka," terangnya.

Dalam upaya tersebut, pihaknya juga ingin menuntaskan jalur sekunder dalam waktu dekat, dengan membuka sub agen dibeberapa wilayah yang ada di Sumsel, seperti Belitang, Batumarta, Muara Dua dan Baturaja.

"Adanya sub agen tersebut, kita bisa melakukan pengiriman sendiri, sebab selama ini dilakukan vendor. Jelas dengan kita yang mengelolah semuamya kecepatn dan keamanan pasti lebih terjamin," tegasnya seraya mengungkapkan di Sumsel total sudah ada 37 sub agen JNE.

Dengan adanya pasar bebas ASEAN tersebut, pasar logistik nasional bakal lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan disinilah diperlukan kejelian sejumlah pengusaha dalam menangkap pasar yang belum tergarap selama ini.

Dijelaskannya, untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri, Daud meminta peran pemerintah membantu sektor logistik dengan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang selama ini menjadi batu sandungan bagi para pengusaha logistik untuk berkembang.

Salah satu hal mendasar bagi para pengusaha logistik yaitu pungutan liar (pungli) yang terkadang biaya operasional menjadi bengkak. Selain birokrasi yang kompleks, pungli juga dinilai menjadi tantangan terberat bagi pemerintah jika ingin bersaing dengan negara-negara ASEAN saat ini.

Sementara untuk biaya kiriman jasa kurir sendiri, meski pemerintah telah melakukan penurunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun pihaknya tidak menurunkan biaya ongkos pengiriman yang dikenakan. Sebab, biaya operasional tidak berdampak.

"Penurunan BBM itu imbasnya sedikit bagi kita, biaya operasional masih tinggi, dikarenakan faktor utama yaitu UMP tidak bisa turun, dan biaya operasional sewa gudang serta biaya operasional lainnys masih tinggi," pungkasnya.