Pramono Anung Membantah Ada 'Tangan' Freeport di Istana

"Tidak ada perpanjangan tangan Freeport di Istana. Kalau ada satu nama yang direkrut di KSP, itu direkrut jauh-jauh hari," kata Pramono, di Kompleks

Kompas.com
Pramono Anung 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah ada kepanjangan tangan PT Freeport Indonesia di dalam Istana.

Ia menegaskan bahwa Yuni Kusdinar ditunjuk menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) setelah mundur dari PT Freeport Indonesia.

"Tidak ada perpanjangan tangan Freeport di Istana. Kalau ada satu nama yang direkrut di KSP, itu direkrut jauh-jauh hari," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Pramono memastikan bahwa Yuni menjalankan tugas sesuai profesionalitasnya. Ia menampik jika penunjukkan Yuni dikaitkan dengan proses renegosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport.

Selanjutnya, Pramono menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan terpengaruh oleh siapapun untuk mengambil keputusan terkait renegosiasi kontrak karya Freeport.

Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi Freeport untuk dapat memperpanjang izin kontrak, yakni perbaruan pembagian keuntungan, pembangunan smelter, divestasi, dan pembangunan Papua.

"Sikap pemerintah (terkait kontrak Freeport) tidak bisa dipengaruhi," ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan bahwa penunjukkan Yuni Kusdinar menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden dilakukan Luhut Pandjaitan saat masih menjabat Kepala Staf Presiden.

Yuni sebelumnya menjabat Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia.

"Yuni Rusdinar adalah tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi pengambil keputusan strategis," kata Teten, di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Teten melanjutkan, Yuni sudah mundur dari PT Freeport Indonesia pada awal 2015.

Yuni aktif di Kantor Staf Presiden pada Agustus 2015 serta mendapat tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, dengan tugas pokok sebagai tenaga ahli utama pada deputi bidang pengendalian dan pengawasan program prioritas pemerintah.

Keberadaan Yuni di Kantor Staf Presiden sempat dipertanyakan oleh Andi Arief, yang pernah menjadi Staf Khusus Kepresidenan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Andi mencurigai masuknya Yuni ke dalam Kantor Staf Presiden memiliki kaitan dengan kasus "papa minta saham" yang menyita perhatian publik.

Sumber: Kompas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved