Penerimaan Honorer Pol PP Palembang Dituding Penuh KKN

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Pelaksanaan tes penerimaan honorer untuk satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP), tahun 2015 di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, yang diikuti sekitar ratusan pelamar diduga bermasalah, dengan penuh unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya sebagian pelamar yang ikut tes, menduga banyak peserta yanng lolos, ternyata banyak tidak memenuhi syarat, dan tes kesehatan serta jasmani tidak memenuhi standar.

Lebih paranya lagi, terdapat peserta "siluman", yang tidak mengikuti atau gagal tes tertentu, ternyata pada akhirnya diterima sebagai tenaga honor yang digaji dari uang rakyat tersebut.

Selain itu, beberapa peserta yang lolos merupakan "titipan" dari pejabat tertentu di lingkungan Pemkot Palembang, dan terkadang peserta harus menyerahkan uang hingga Rp 30 juta agar bisa diterima.

Hal ini diungkapkan IA (25), warga Palembang yang mengaku ikut dalam seleksi penerimaan tenaga honorer Sat Pol PP kota Palembang belum lama ini.

"Kami mensinyalir hal itu terlihat saat tes fisik. Waktu itu ada beberapa peserta saat dilakukan tes lari Namun kenyataan beberapa peserta atau pelamar yang tidak mencapai target waktu yang telah ditentukan justru dinyatakan lulus oleh panitia," kata AI yang dibenarkan beberapa orang rekannya yang lain.

Tak cuma itu, bahkan menurut AI beberapa peserta yang memiliki tato, tindikan telinga dan badan yang tidak standar dengan tinggi serta berat badan, ternyata lolos setelah mengkuti tahapan.

Bahkan informasi yang diterima AI dan rekannya, ada beberapa pelamar yang rela menyerahkan uang pelincin kepada panitia atau pejabat Pemkot Palembang tertentu agar bisa diterima.

"Ada anggapan peserta harus menyerahkan uang dengan besaran tertentu, agar bisa diterima, dan kalau itu benar kita menyayangkan,"tuturnya.

Ditambahkan IA, ia juga mempertanyakan kepada panitia, dalam seleksi ini tidak terlihat transparansi penerimaan tersebut, apalagi jika mengacu dengan uu yang berlaku.

"Jika memang hasilnya kami dibawah mereka dengan hasil didapat secara jujur, kami akan teriuma. Tetapi ini tidak, dan semuanya seperti sudah diatur, siapa saja yang lolos sejak awal,"tuntutnya.

Informasi dari beberapa pegawai Pol PP Palembang sendiri, tidak memungkiri jika memang terdapat kongkalikong penerimaan pegawai honorer tersebut.

"Iya, ini terlihat sekali sudah pesanan orang tertentu, dengan menggeser nama-nama yang lolos, dengan nama bawaan pejabat tertentu," ujar salah satu PNS Honorer Palembang ini yang namanya wanti-wanti tidak disebutkan.

Dilanjutkannya, lebih parah lagi ia tak menampik jika nama-nama peserta yang lolos tersebut, memiliki hubungangan dengan Sekda ataupun Kadis di Pemkot Palembang.

"Memang mereka yang punya kuasa, dan telah diatur, lebih parahnya lagi suap yang mereka terima itu. Apakah mereka tidak belajar dari Wako sebelumnya,"tandas pria yang sudah beristri ini.

Terpisah Kasat Pol PP kota Palembang Tatang Dukadireza, hingga berita ini dibuat belum dapat dikonfirmasi, nomor Handphonenya yang selama ini digunakan ternyata tidak aktif, dan saat di SMS tidak ada jawaban.