Komisi I Minta Seleksi Honorer Pol PP Dibatalkan
Kalau seleksi selama ini, dari penjelasan Pol PP, kepanitian semuanya dari tentara, dan jika dari laporan seperti itu, tidak mungkin terjadi KKN.
Penulis: Arief Basuki Rohekan |
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Ketua komisi I DPRD Kota Palembang Pomi Wijaya mengaku belum mengetahui, jika dalam seleksi penerimaan 100 honorer Pol PP Palembang tersebut banyak kecurangan dan ada KKN. Namun, jika memang terbukti ada kecurangan dan KKN maka seleksi tersebut harus dibatalkan.
"Kalau memang ada seperti itu, lebih baik dibatalkan saja. Sebab selama ini sesuai pengakuan pihak pol PP sudah sesuai aturan, namun karena keterbatasan kewenangan DPRD kita tidak bisa mengontrolnya,"tandas Pomi Wijaya, Senin (21/12/2015).
Dilanjutkan politisi Demokrat ini, pihaknya juga akan membawa kasus ini ke pimpinan dewan, dengan melaporkan ke ketua fraksi Demokrat di DPRD Palembang, untuk diteruskan rapat pimpinan. Karena dirinya adalah perpanjangan fraksi meskipun menjabat ketua komisi I.
"Kalau seleksi selama ini, dari penjelasan Pol PP, kepanitian semuanya dari tentara, dan jika dari laporan seperti itu, tidak mungkin terjadi KKN. Namun sekali lagi, jika ada laporan seperti itu, maka saya akan melaporkan ke pimpinan, apa yang akan dilakukan selanjutnya,"tegas Pomi.
Dilanjutkan mantan politisi Golkar OI ini, pagu anggaran Pol PP untuk honorer yang menggunakan uang rakyat (APBD Palembang) hanya disiapkan sekitar Rp 1,2 miliar, yang mana honorer nanti bekerja selama 10 bulan.
"Personil Pol PP memang jumlahnya sekarang kurang ideal, sehingga dewan mengusulkan penambahan personil, untuk mengawal Perda yang ada, khususnya dalam menyambut Asian Games 2018 mendatang di Palembang,"pungkasnya.
