Pilkada Dianggap Proses Pendalaman Demokrasi

 TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG --- Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 kurang dari sepekan lagi, dimana proses demokrasi ini merupakan yang pertama kali digelar secara bersamaan se-Indonesia.

Pengamat Politik Muhammad Husni Thamrin yang juga Ketua Pakar IKA Fisip Unsri, menyatakan jika Pilkada serentak ini sendiri, dianggap sebagai proses pendalaman demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Husni didampingi Ketua IKA Fisip Unsri Bagindo Togar disela-sela forum diskusi Focus Group Discussion (FGD) di DPD RI yang mengusung tema "Pilkada Serentak; (bukan) Ritual Politik Semata" di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sumatera Selatan (Sumsel), Jum'at (4/12/2015).

Menurut Husni, meskipun pelaksanaan Pilkada kali ini perdana, namun tetap dianggap yang terbaik dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Meskipun tak menampik masih terdapat persoalan klasik yang dapat mencederai pendalaman demokrasi tersebut.

"Politik uang, saya rasa akan tetap terjadi. Ada juga kekhawatiran akan ketidaknetralan penyelenggara, terutama birokrasi,"ujar Husni.

Dengan adanya potensi yang mencederai demokrasi itu ada, jelas pendalaman demokrasi ini bisa saja gagal, dan menjadikan kepercayaan akan proses demokrasi akan memudar.

"Kalau tidak ada keneteralan PNS, maka orang tidak akan percaya lagi proses demokrasi dan tidak saling percaya. Ingatlah, keberhasilan dan kegagalan demokrasi itu dari lembaga," ungkapnya.