Helmy Yahya Khawatirkan Netralitas Aparatur Negara
"Kita minta semuanya netral, dengan perannya masing-masing, siapapun yang menang maupun kalah kita harus hormati, tetapi prosesnya harus betul-betul n
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Kharisma Tri Saputra
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Calon Bupati (Cabup) Ogan Ilir (OI) nomor urut 1 Helmy Yahya mengkhawatirkan aparatur negara yang ada di Kabupaten OI, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat tidak akan netral, dan hal itu akan menciderai pesta demokrasi.
"Kita minta semuanya netral, dengan perannya masing-masing, siapapun yang menang maupun kalah kita harus hormati, tetapi prosesnya harus betul-betul netral,"kata Helmy Yahya selepas menghadiri Dialog Publik dengan tema "Membangun Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumsel" di kantor DPD RI perwakilan Sumsel Jakabaring Palembang, Senin (16/11/2015).
Menurut Cabup yang berpasangan dengan Muchendi Mahzareki ini, PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak boleh memihak, karena ini demokrasi yang harus berjalan dengan normal, jujur dan adil.
Selain itu, pesta demokrasi seperti Pilkada ini, diharapkan nantinya tidak menjadi konflik horizontal ditengah masyarakat OI nantinya.
Ditambahkan saudara dari politisi partai Golkar Tantowi Yahya ini, dalam setiap kampanye yang dilakukan dirinya dan tim, akan mengedepankan hal-hal yang riil dan tanpa melakukan penghujataan ataupun penghinaan terhadap kandidat lainnya.
"Jadi, tidak perlu gara-gara Pilkada kita memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang. Jadi saya orang yang bersifat positif, yang tidak ingin terlibat dengan memfitnah orang.
Apa yang saya lakukan dikampanye membuka fakta saja,"tandasnya.
Dilanjutkan mantan Calon Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel pada 2008 yang berpasangan dengan Syahrial Oesman ini, dirinya selama ini memiliki semangat perubahan mengingat Indek Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat OI hanya berada di peringkat 13 di Sumsel, dan ketinggalan dengan Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan.
"OI diperingkat 13 IPMnya bukan fitnah, sebab kalau mau ngomong maju atau tidak harus ada ukurannya, kesepakatan dunia itu IPM. Kalau tidak mengakui itu lain ukurannya. Kalau Kabupaten OI muda tidak juga, sebab OKUT dan OKUS juga umurnya sama, tetapi lebih maju dari OI, dan mereka tidak dekat Palembang, dan tidak ada Unsri (Universitas Sriwijaya). Kita objektif dan tidak memfitnah melainkan fakta, inilah sebenarnya yang kami sampaikan ke masyarakat,"pungkasnya.
