Gubernur Sumsel Pastikan Dana Antisipasi Bencana Asap Diperbesar
disebar ke SKPD yang memiliki keterkaitan dalam antisipasi Kebarhutla.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Gubernur Sumsel Alex Noerdin memastikan, jika dalam alokasi anggaran dalam antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Kebarhutla), pada APBD induk Sumsel tahun 2016 mendatang akan lebih meningkat dan tetap diperioritaskan.
"Oh iya, jadi begini, kalau dilihat struktur APBD 2016, memang tidak khusus untuk mengatasi bencana asap, tetapi tanggap darurat dan bukan untuk penanganan asap saja,"kata Alex Noerdin selepas rapat paripurna X DPRD Sumsel dengan agenda, Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda APBD Sumsel Tahun anggaran 2016, Senin (2/11/2015).
Menurut Gubernur, anggaran tanggap bencana tersebut juga tidak difokuskan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, melainkan disebar ke SKPD yang memiliki keterkaitan dalam antisipasi Kebarhutla.
"Tetapi nanti dananya berada di dalam SKPD-SKPD. Misalnya, di sektor PU Pengairan, itu ada dana untuk canal bloking dan bikin canal serta lainnya, lalu di sektor pertanian ada dana untuk bagaimana gambut nanti, belum atau yang sudah terbakar nanti diolah,"bebernya.
Mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) ini, dengan penyebaran dana ke beberapa SKPD nanti, jelasnya akan memiliki peran dan tugas masing-masing sesuai lembaganya.
"Jadi keroyokan, dan jumlahnya sangat besar. Bukan hanya besar untuk melihat mana bencana asap, dalam pemadaman hanya kecil, dan itu harus dimengerti,"tandasnya.
Ditambahkan pria yang pernah bertarung bersama Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu ini, pihaknya nanti akan mengundang para media, setelah program-program pencegahan kebarhutla di Sumsel sudah tuntas, dengan melibatkan pihak yang kompeten.
"Apa yang menjadi rencana kita kedepan itu masih kita susun, dan menyusunnya tidak sendirian. Kita paling dibantu negara yang selama ini sangat konsen dengan lingkungan di Sumsel, karena kita ekoregion pembangunan daerah, yang memperhatikan lingkungan itu paling maju. Mereka sedang studi dan riset disini, kemudian mereka akan membantu studinya itu, dengan menyusun rencana kedepan, yang sebagian dana juga dibantu oleh mereka,"paparnya.
Terkait dunia saat ini sedang menunggu kebijakan Sumsel soal pencegahan dan penanganan Kebarlahut di Sumsel untuk tahun ini dan tahun depan, bagi perusahaan yang ada, orang tua dari Dodi Reza ini menyatakan, kebijakan yang diambil kedepan tetap tegas namun tetap hati-hati setiap kebijakan yang diambil.
"Jadi begini, pasti apa yang dikatakan menteri Agraria Ferry Mursidan, kalau terbakar itu baik lokasi HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah diusahakan, maupun didalam HGU yang belum diusahakan tentunya dikembalikan ke negara. Tindakan selanjutnya mau diapakan, itulah yang kita sampaikan tadi seterusnya. Namun harus diingat, harus hati-hati soal itu, tegas boleh tapi hati-hati, jangan kita dituntut balik nantinya,"ingat Alex Noerdin.
Dilanjutkan Alex, ia menilai kebijakan yang harus diambil secara hati-hati itu, mengingat pembakaran yang berada di lahan milik perusahaan, secara logikan belum tentu perusahaan ketika hendak membuka lahan dengan membakar lahan atau hutan yang ada.
"Misalnya, mungkin tidak perusahaan itu membakar kebunnya sendiri? ada kemunkginan membuka kebun baru dia memberikan atau di dishubkan kepihak ketiga, dan ternyata ini yang nakal. Kalau itu terjadi, perusahaan ini juga tetap bertanggung jawab dan izin pasti diambil. Tetapi yang sudah jalan dan yang sudah bagus, berapa banyak tenaga kerja yang terserap disitu, berapa investasi disitu. Jadi kita harus bijak tetapi tegas, jika bersalah itu dituntut baik pidana maupun perdata ada ganti rugi disana,"tuturnya.
Dilanjukan Alex, pada lahan gambut yang ada di Sumsel, ia memastikan kalau hendak ada permohonan baru maka harus moratorium, namun kalau dilahan biasa tidak perlu moratorium.
"Pokoknya, mau di HTI ataupun apa, kalau dilahan gambut harus moratorium. Dimana pemberian wewenangan berada di pusat, namun rekomendasi dari daerah. Tapi kemungkinan di daerah juga tidak akan memberikannya saat ini,"pungkasnya.