Demo Tolak Kabut Asap
GAMS Gelar Demo Sambil Bagikan 1.000 Masker
Dampaknya jelas, masyarakat banyak dirugikan,
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Puluhan massa yang tergabung dalam aksi Gerakan Aliasnsi Mahasiswa Sriwijaya (GAMS), Jumat (2/10/2015) sore melakukan aksi damai di Bundaran Air Mancur Jalan Jenderal Sudirman Palembang, terkait kabut asap yang melanda Palembang.
Dalam aksinya juga massa membagikan sekitar 1.000 masker ke pengguna jalan yang melintas, sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap bahaya kabut asap yang masih parah.
Menurut Koordinator Aksi Bambang Yusranta, yang didampingi ketua GAMS Panser Parubi mengatakan, sudah dua bulan rakyat Sumsel terganggu aktivitasnya dengan kabut asap, eksloitasi alam yang tidak memberikan dampak kemakmuran bagi masyarakat, yang terjadi kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Palembang naik tajam hingga sekarang, mencapai tingkat berbahaya sekitar 500. Dimana indeks ini naik dibanding dalam kategori sedang.
Dampaknya jelas, masyarakat banyak dirugikan, seperti dunia pendidikan, kegiatan ekonomi masyarakat dan beberapa penerbangan terpaksa delay karena kabut asap.
"Pemerintah Sumsel saat ini hanya memikirkan Asian Games, padahal seharusnya masalah kabut asap ini ditangani segera,"ujarnya.
Dengan kondisi seperti ini GAMS mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya mendesak Dinas Kesehatan Se-Sumsel untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tentang bahaya asap secara tersetruktur dan sistematis hingga ke bawah.
Kemudian meminta Pemprov Sumsel dan Pemkab di Sumsel untuk merilis dan menindak konspirator asap, baik perseorangan maupun perseroan, dan melakukan pengawasan sampai tingkat Desa/Kelurahan.
"Kita minta DPRD, turun ke Dapil dan mendengar aspirasi masyarakat terkait asap dan cara menanggulanginya,"tegasnya.
Selain itu massa juga mendesak untuk dilakukan transparansi penggunaan anggaran BNPB di Sumsel. "Kita juga mendesak pemerintah memperketat perizinan, pengawasan dan menegakkan eksploitasi lahan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan undang-undang,"pungkasnya.
