Dewan Minta Disperindag Sidak Beras Plastik

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Adanya informasi beras palsu yang dibuat dengan menggunakan limbah plastik atau resin sintesis, sudah masuk ke Indonesia namun belum terdengar di Palembang, tetap disikapi serius anggota DPRD setempat.

Sekretaris komisi II DPRD kota Palembang Chandra Darmawan, menyatakan meskipun beras palsu tersebut belum beredar di masyarakat Palembang, namun Pemerintah kota (Pemkot) Palembang harus mengantisipasinya dari sekarang, sebelum dikonsumsi warga.

"Di Palembang menurut sepengetahuan kami, belum terdengar masalah beras import yang seperti ini (beras palsu plastik). Mmudah-mudahan tidak adanya beras import yang masuk ke Palembang, seperti yang diberitakan,"kata Chandra, Selasa (19/5/2015).

Sebagai wakil rakyat, pihaknya meminta Pemkot Palembang melalui Dinas terkait dalam hal ini, Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan yang ketat, agar masyarakat tidak menjadi korban, dan memberikan sanksi tegas kepada para pedagang yang melakukan hal tak benar tersebut.

"Untuk mengantisipasi mengenai permasalah ini, mungkin pemerintah kota Palembang lebih selektif, dan meningkatkan kewaspadaan yang tinggi untuk pemilihan beras untuk raskin (Beras miskin) maupun beras lain yang beredar di Palembang,"jelasnya.

Ditambahkan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, khusus dinas terkait untuk jangan "sungkan-sungkan" turun ke lapangan, untuk mengawasi kebutuhan sembako, maupun lainnya yang dianggap berbahaya. Mengingat, sebentar lagi akan masuk bulan puasa, sehingga kebutuhan sembako dipasar kadang melonjak dan langkah.

"Terutama Dinas perdagangan kota Palembang, mungkin harus lebih sering melakukan sidak ke pasar-pasar, baik itu pasar tradisional maupun modern yang ada di kota Palembang,"pungkasnya.