Genjot PAD, DPRD Palembang Bantu Kejar Badan Usaha Penunggak Pajak

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dalam upaya membantu pemerintah kota (Pemkot) Palembang, dalam menyelesaikan penunggak pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwilayahnya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD setempat ikut membantu mengejar badan usaha, yang sampai ini masih belum menyelesaikan kewajibannya.

Hal ini disampaikan wakil ketua komisi II DPRD Palembang, Syaril Eddy disela-sela menggelar rapat kreja (Raker) dengan PT KAI Subdiv III Sumbagsel dan PT BAU, di ruang komisi II DPRD Palembang Jakabaring, Selasa (21/4/2015).

Menurut Syaril, pihaknya ingin mempertanyakan aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut yang berada di kota Palembang, dan apakah sudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat.

"Kami menggelar Raker ini untuk mensinkronkan, dari hasil mengumpukan data-data yang kita dapat dari masyarakat antara data PT KAI dengan Pemkot yang ada,"katanya.

Ditambahkan politisi PPP ini, karena dalam rapat tersebut dari PT KAI tidak hadir, dan hanya dihadirkan dari PT BAU, maka akan dijadwalkan kembali raker ulang, agar ada titik kejelasan, dan rencana pada Senin mendatang.

"Kami belum dapat memberikan kesimpulan karena belum dapat data-data otentik,"jelasnya.

Syaril tak menampik jika selama ini PAD kota Palembang, memang belum maksimal dalam memanfaatkan PAD dari PBB, sehingga dengan fungsinya sebagai mitra Pemkot Palembang, komisi II memiliki tanggung jawab untuk ikut membantunya.

"Masalah PAD merupakan tanggung jawab komisi II juga dan jelas untuk menambahkannya kita harus jemput bola dan menekan bagi penunggak pajak, karena jelas pajak juga ikut andil besar untuk mensejahterakan masyarakat, dan kami akan berusaha sekuat tenaga,"tegasnya.