PDIP Tidak Jamin Kader Jadi Calonkada
Untuk Pilkada, kita targetkan tujuh Pilkada itu, ikut serta dan bisa jadi kepala daerah
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Arief Basuki Rohekan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 7 Kabupaten di Sumsel pada Desember 2015 mendatang, PDIP Sumsel menargetkan bisa menyapu bersih kemenangan, meskipun nantinya partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut tidak menjamin kadernya akan diusung.
Hal ini disampaikan ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda N Kiemas, terkait persiapan partai pemenang pemilu tersebut dalam keikutsertaanya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati itu.
"Untuk Pilkada, kita targetkan tujuh Pilkada itu, ikut serta dan bisa jadi kepala daerah. Kita tidak mematok Cabup atau cawabup, karena harus objektif, dan calon yang diusung memang kuat,"kata Giri, Rabu (18/3/2015).
Menurut keponakan Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri ini, partainya memang memiliki stok kader yang banyak disetiap daerah untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun, dikarenakan harus berkoalisi, maka semuanya harus ada kesepakatan.
"Calon yang kita usung nanti harus mempunyai kompetensi, integritas yang kuat dan komitmen membangun serta mengurusi daerahnya, bukan hanya kekuasaan saja,"jelasnya.
Dilanjutkan Giri, nantinya juga akan ada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper tes) bagi calon tersebut.
Ditambahkan ketua DPRD Sumsel ini, pengusungan calon melalui PDIP sendiri memiliki mekanisme tersendiri dan harus menjalankannya.
"Kita belum buka pendaftaran yang mungkin habis kongres, maka kita lihat dulu meknaismenya, tetapi selama ini mekanismenya penjaringan (pendaftaran) melalui DPC, lalu dijaring (kaji) DPD dan direkomendasikan ke DPP untuk diputuskan siapa yang diusung,"tandasnya.
Selain itu, jika ada ketua DPC atau DPD yang merangkap jabatan ketua DPRD, yang hendak maju kepala daerah memang sedikit terganjal, karena hal itu telah diatur partai.
"Penegasan saja, bukan dilarang, boleh maju asalkan mendapat persetujuan ketua umum DPP ibu Megawati,"tukasnya.