Karena Jokowi, PNS Ini Malu Pakai Sepeda Seharga Rp 60 Juta

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Isu pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pejabat yang hidup mewah dan bergelimang harta, ada di setiap daerah. Demikian juga rumor jabatan basah dan jabatan kering. Tak ada larangan bagi PNS untuk kaya raya sepanjang kekayaannya itu diperoleh secara sah dan wajar.

Jika kekayaan itu tidak sesuai profil jabatan ataupun profil keluarganya, yang muncul adalah kecurigaan bahwa yang bersangkutan kaya karena korupsi.

Saat ini, Kejaksaan Agung dan KPK tengah menelisik rekening gendut milik sejumlah kepala daerah. Menurut Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pidana Khusus, Sarjono Turin, rekening-rekening itu menjadi gendut karena diguyur dana dari perusahaan pemenang tender proyek daerah.

Proses hukum mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono, yang menjadi tersangka penggelembungan dana pembelian bus Transjakarta, sedikit banyak memberikan gambaran kekayaan seorang pejabat Pemprov DKI.

Kejaksaan Agung menyatakan nilai total harta Udar Pristono sekitar Rp 50 miliar. Sementara LHKPN Udar Pristono per Juli 2012 menunjukkan kekayaannya Rp 26 miliar dan 5.000 dollar AS.

Seorang PNS di Pemprov DKI mengatakan, beberapa pejabat memiliki hobi yang tak murah di antaranya main golf dan koleksi kendaraan offroad dan motor gede yang harganya ratusan juta rupiah. Pada tahun 2010, ketika bersepeda mulai menjadi gaya hidup dan Pemprov DKI mendukung kegiatan sepeda santai, beberapa pejabat di Pemprov DKI buru-buru membeli sepeda.

Salah satu pejabat, kata PNS tersebut, merasa gengsi untuk membeli sepeda yang biasa. Apalagi, dia merasa punya banyak uang. Maka dia pun membeli sepeda merek Mercedes Benz seharga Rp 60 juta.

Ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI, sepeda seharga Rp 60 juta itu dikandangkan. Alasannya, si pejabat merasa malu ketika bersepeda bersama Jokowi.

"Sepeda Pak Jokowi harganya tak sampai Rp 10 juta, dia jadi sungkan pakai sepeda seharga Rp 60 juta," ujarnya.

Ada juga pejabat yang mendirikan perusahaan untuk menyamarkan sumber kekayaannya. Namun ada juga pejabat yang mendirikan perusahaan justru untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemprov DKI. Misalnya, seoragn pejabat bidang pendidikan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan peralatan pendidikan.

Seorang pegawai di Balai Kota DKI mengatakan, sampai saat ini sekumpulan pejabat yang hob golf masih rutin bertemu untuk main golf bersama di akhir pekan.

"Masih ada pejabat dinas yang sering main golf, tapi saya tidak mau menyebutkan dinasnya," ujarnya.