Analogi Kecurangan Pilpres Versi Prabowo Harus Dibuktikan

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Juajir Sumardi menilai pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 di Indonesia lebih buruk dari Korea Utara masuk akal. Suara kosong Prabowo-Hatta di ratusan TPS jelas tidak masuk akal.

Alasannya cukup sederhana. Karena Prabowo-Hatta mendapatkan dukungan dari partai Koalisi Merah Putih, yang memiliki basis pengikut di seluruh daerah. Tentu saja mereka ingin calon yang diusungnya memenangi Pilpres 2014, tapi aneh ketika di ratusan TPS suaranya kosong alias nol.

"Kita bicara dalam ranah asumsi. Ketika kondisinya di beberapa TPS zero point atau tak ada suaranya, secara logika bisa dipatahkan dengan adanya keberadaan partai politik. Partai pendukung itu dimana-mana, apalagi pengurus partai punya keluarga dan berada di setiap kabupaten kota," terangnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Bahkan, dipastikan di setiap TPS ada saksi Prabowo-Hatta. Mustahil saksi yang menjaga TPS tersebut tidak memilih. Tidak masalah nilai suara di TPS tersebut sedikit. Yang jadi masalah ketika suara calon di TPS tersebut sama sekali kosong dan tidak ada yang memilih. "Secara akal sehat tak masuk akal," tambahnya.

Ia mencontohkan Makassar, yang menjadi basis pemilih Jusuf Kalla. Namun begitu, Prabowo-Hatta tetap mendapatkan suara di TPS meski sedikit. Artinya, masih ada pendukung Prabowo-Hatta yang memberikan suaranya, meski kalah suara dari pasangan Jokowi-JK. Menurut Juajir, kasus Makassar bisa pembanding daerah lain.

Karenanya, ia menilai pernyataan Prabowo yang menyebut ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sangat masuk akal. Mengingat, adanya klaim bukti-bukti yang selama ini telah disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Hatta di media massa.

"Artinya di daerah-daerah yang kosong itu diduga ada intervensi dalam arti kata terstruktur dalam pengertian ada pihak penyelenggara atau aparat yang terlibat dalam proses kecurangan, itu yang saya tangkap dari statemennya pak Prabowo," jelasnya.

Indikator terstrukturnya pelanggaran yang diungkapkan Prabowo, menurut Juajir, dengan adanya temuan-temuan seperti surat suara yang sudah dicoblos para petugas atau penyelenggara pemilu di daerah tersebut.

"Sedangkan indikator sistematiknya itu adalah dugaan yang sifatnya terencana seperti mengenai DPT dan pemuktahiran data DPT yang tidak dilakukan dan sebagainya, atau ada keterlibatan pihak-pihak luar yang mempengaruhi penyelenggara pemilu seperti pihak asing, nah itu yang saya tangkap dari statemennya pak prabowo," ujarnya.

Meski begitu, Juajir mengingatkan agar segala asumsi kecurangan seperti yang dituduhkan Prabowo-Hatta harus tetap dibuktikan dalam persidangan di Mahakamah Konstitusi. "Dugaan-dugaan itu harus didukung instrumen pembuktian di persidangan untuk memperkuat argumen-argumen tersebut," tandasnya.