Sumsel Masih Butuh Tenaga Teknis

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan tenaga-tenaga teknis guna menunjang kinerja dan mensukseskan program pemerintah.

Tenaga-tenaga teknis tersebut meliputi guru, tenaga kesehatan, petugas lapangan dan lain-lain.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya usai menghadiri Rapat Koordinasi, Perencanaan ASN Tahun 2020 - 2024 Dan Pengadaan ASN Tahun 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7).

"Ya, Sumsel butuh tenaga teknis seperti tenaga medis kesehatan, guru, PPL dan menyangkut teknis. Ini untuk penyebaran dan pastinya mensukseskan program pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan melakukan evaluasi untuk mengetahui berapa banyak tenaga teknis yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja pemerintah daerah.

"Tentu akan kita evaluasi bersama OPD terkait tenaga teknis. Mungkin nanti kita akan mengajukan ke Menpan RB tentang kebutuhan daerah akan tenaga teknis," bebenya

Sambung Wagub, Menpan RB juga mengingatkan agar kepala daerah tidak merekrut tenaga umum dan lebih mengutamakan perekrutan tenaga ahli.

"Diinginkan jangan rekrut tenaga umum, harus tenaga ahli baik guru, medis dan lain-lain. Untuk pendidikan ada zonasi dan ini memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengenyam pendidikan. Tidak ada istilah lagi sekolah favorit, siswa yang tidak mampu pun bisa sekolah," ucapnya.

Disinggung terkait Rakor ASN, wagub menjabarkan rakor tersebut bukan hanya fokus pada ASN saja namun juga pada sektor pendidikan khususnya mengenai zonasi yang saat ini diterapkan oleh pemerintah pusat.

"Rakor bukan hanya menitikberatkan pada ASN saja tapi pada sektor pendidikan dan tenaga teknis. Menteri mengingatkan agar daerah jangan merekrut tenaga umum melainkan harus merekrut tenaga ahli seperti guru, tenaga kesehatan, petugas lapangan dan lain-lain," ungkapnya.

Sebelumnya, Menpan RB, Syafruddin mengatakan, tujuan rakor untuk memformulasikan dan mengkonsolidasikan strategi nasional pada bidang sumber daya manusia aparatur negara dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024.

Ia menambahkan, konsep pengembangan ASN menjadi kunci utama perbaikan birokrasi pemerintahan.

"Organisasi pemerintahan sekarang ini sedang beradu cepat melakukan percepatan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia sebagai aset utama organisasi. Harus segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi antara SDM dan teknologi sudah tidak bisa dipisahkan sangat erat pada zaman sekarang ini," katanya.

Menpan RB merincikan, saat ini ada sekitar 4,8 juta ASN yang proporsinya masih belum berimbang karena jabatan administrasi umum masih diisi oleh 1,6 juta ASN

"Ini yang perlu kita kikis bersama terutama pemerintah daerah jangan lagi meminta tambahan pegawai untuk tenaga administrasi. Jangan lagi rekrut administrasi umum dan yang boleh tenaga teknis, guru, kesehatan, teknis lainnya. Ini tidak seimbang lagi dan inilah yang membuat Indonesia sumber daya manusia nya tidak naik-naik padahal kebutuhan ASN harus diproyeksikan pada pemenuhan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, keahlian spesifik," ungkapnya