Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Bagi Sumsel, Dekan Ekonomi UIGM: Belum Tepat
Pengamat Ekonomi Sumsel yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Luis Marnisa mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara belum tepat
Penulis: Hartati |
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pengamat Ekonomi Sumsel yang juga Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Dr Luis Marnisah MM mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan belum tepat.
Hal ini karena kondisi ekonomi nasional saat ini yang masih belum stabil.
Ditambah lagi dengan beban utang luar negeri yang besar pastinya akan semakin mempengaruhi perekonomian.
Sebab pemindahan ibu kota akan memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membuat infrastruktur bagi ibu kota baru.
• Kuliah Jurusan Hukum di Palembang, Inilah Biaya dan Waktu Pendaftaran Kampus STIHPADA
"Lebih baik pulihkan dulu kondisi ekonomi saat ini sebab selama ini fokus presiden Jokowi membangun infrastruktur,'
"Kini saatnya fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) agar seimbang," ujarnya, Selasa (30/7/2019).
Jika benar kebijakan ini dilakukan, secara langsung dampaknya bagi Sumsel sangat besar.
Dari sektor pemerintahan akan membuat anggaran perjalanan dinas membengkak karena selama ini koordinasi dilakukan di Jakarta.
• Alhadi Yan Raih Doktor Unsri, Putra Rektor Universitas PGRI Ini Pernah Jadi Penjaga Sekolah
Seadainya jadi berubah ke Kalimantan jelas membutuhkan biaya lebih besar karena jarak perjalanan lebih jauh.
Belum lagi soal waktu akan sangat menyita waktu dan tidak efektif.
Sementara itu dari segi perekonomian akan memperpanjang mata rantai distribusi sebab yang awalnya terpusat di Jakarta harus pindah.
Marnisa meminta agar pelaku ekonomi fokus pada pengembangan produk berkualitas dan pendistribusiannya jika benar ibu kota pindah sebab jika mengandalkan panjangnya mata rantai maka produk akan sulit dan lama juga perlu biaya lebih mahal.
• Dukung Program Kerja Jokowi di Periode Kedua, Alumni Unsri For Jokowi Adakan Silaturahmi
"Dilihat dari asas keadilan dan pemerataan, pemindahan ibukota ke Kalimantan juga tidak adil karena lebih banyak kota yang berada di wilayah Barat dibandingkan wilayah timur," tutupnya.
