Berita Muba
Replanting Peluang Petani Tingkatkan Produksi Sawit, Target Muba Tahun 2022 Mencapai 42 Ribu Hektare
di Musi Banyuasin (Muba) saja 80 persen kebun sawit tak produktif, sehingga memang kebutuhan akan replanting ini sangat mendesak
Penulis: Arief Basuki Rohekan |
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor, sehingga pada gilirannya masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan.
Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian Indonesia telah melakukan terobosan berupa Program Replanting peremajaan/penanaman kembali kelapa sawit) bagi masyarakat dengan bantuan uang Rp25 juta bagi petani.
Kepala Dinas Perkebunan Muba Iskandar menjelaskan, di Musi Banyuasin (Muba) saja 80 persen kebun sawit tak produktif, sehingga memang kebutuhan akan replanting ini sangat mendesak.
"Saat ini 4.400 hektar sudah selesai, ditambah 900 sudah clear, yang mau ditanam juga tambah. Target tahun ini bisa mencapai 12.000 an hektar."
"Karena saat ini bisa mencapai 8154 ditambah nanti akan ada 5.000 hektar. Sedangkan target 2022 Muba bisa Replanting lahan sawit,"urainya.
• Pemprov Sumsel Beri Bantuan Mobil Operasional Kepada Muhammadiyah, LDII dan TVRI Sumsel
Iskandar mengaku tidak akan mempersulit regulasi bagi petani.
Menurutnya, syarat bagi petani hanya KTP, KK, legalitas lahan dan titik koordinat.
Program replanting merupakan peluang bagi petani untuk peningkatan produksi sawit di masa mendatang.
Target 2022 di Muba program Replanting bisa mencapai 42.000 hektar (Ha).
"Pemberdayaan petani sawit berupa program replanting, sangat membantu ke petani. Tinggal bagaimana agar berjalan dengan baik harus ada komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan KUD dan juga kelompok tani,"ujar Dewan Pakar HKTI Sumsel Dr Andreas Leonardo, Minggu (28/4/2019).
• Dodi Reza Perjuangkan dan Promosi Sawit Muba di Pertemuan Deklarasi Unilever Amsterdam
Menurut Andreas, penting harus dikaji oleh semua pihak terutama Pemerintah mengenai sasaran benar-benar sertifikat tanah milik rakyat.
"Birokrasi yang tak panjang, penyediaan pasar atau market, dan tak kalah penting adalah SDM nya,"tegasnya.