Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumsel-Jambi Demonstrasi Tolak Jalan Khusus Batubara

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Puluhan orang yang tergabung dalam koalisi anti perusakan hutan Sumsel-Jambi menggelar aksi di jalan radial, Rabu (27/3/2019) sekitar pukul 10.30 wib.

Aksi ini menolak keras adanya rencana pembuatan jalan khusus angkutan batubara, hasil kebun, dan hasil hutan sepanjang 90,5 km di kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Batanghari Provinsi Jambi yang telah disusun oleh PT Marga Bara Jaya (MBJ).

Diduga jalan pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut melalui hutan alam dataran rendah Sumsel dan Jambi.

Andra Anugrah, Kordinator Lapangan Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumsel- Jambi mengatakan pihaknya melakukan pernyataan sikap menolak pembangunan jalan khusus angkutan batubara.

Katanya, PT MBJ mengusulkan kepada kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) untuk membangun jalan khusus angkutan batubara dari desa mendis kecamatan bayung lencir, kabupaten Muba. Namun rencana pembangunan jalan tersebut akan melewati atau membelah kawasan hutan dataran rendah tersisa Sumsel & Jambi pada hutan produksi terbatas (HPT).

"Karena itu kami menolak tegas, karena pembangunan jalan tersebut bertentangan dengan kebijakan dan komitmen pemerintah indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen," ujarnya.

Lalu, pembangunan jalan tersebut juga bertentangan dengan konveksi keanekaragaman hayati pasal 14 UU nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragama hayati.

Dan juga pembangunan jalan ini bertentangan dengan PP nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

"Kami menolak pembahasan dan tidak menyetujui dokumen lingkungan rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang diusulkan PT Marga Bara Jaya," tegasnya.

Pihaknya merekomendasi agar PT MBJ membangun kerjasama operasional untuk menggunakan jalan yang ada atau existing yaitu jalan PT Conoco Philip dan PT Bumi Persada Permai.

"Kita juga merekomendasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memfasilitasi kerjasama operasional penggunaan jalan yang ada di areal PT Sentosa Bahagia Bersama (SBB) yang selama ini tidak pernah dilibatkan sebagai pemangku kepentingan utama dari rencana pembangunan jalan khusus tersebut," tegasnya.

Ditambahkan Riko Kurniawan, Walestra Jambi mengatakan jika jalan tersebut dibangun akan menggangu dan menghilangkan sumber kehidupan keluarga masyarakat adat suku anak dalam (SAD)Batin Sembilan yang masih mengantungkan hidupnya atas sumberdaya hutan dan perairan yang ada dikawasan restorasi ekosistem.

"Juga mengancam kelangsungan hidup hewan yang dilindungi seperti harimau sumatera, gajah dan satwa liar lainnya," beber dia.

Dari pantauan Tribunsumsel.com para pendemo membawa spanduk berisikan aksi penolakan tersebut.