Berita Prabumulih

Belum Miliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Prabumulih Terhambat Dapat Bantuan

Kota Prabumulih belum ada rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Ripparda) yang menjadi acuan wisata 5 sampai 25 tahun ke depan

Belum Miliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Prabumulih Terhambat Dapat Bantuan
Tribun Sumsel/ Edison
Kementerian Pariwisata ketika menggelar FGD tentang pengembangan pariwisata di aula Hotel Grand Nikita kota Prabumulih, Kamis (14/3/2019). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Upaya Pemerintah Kota Prabumulih menciptakan tempat wisata buatan, mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia.

Kemenpar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pemberian dukungan fasilitas pengembangan destinasi pariwisata regional 1 area III di Hotel Grand Nikita Kota Prabumulih, Kamis (14/3/2019).

Hanya saja tahun ini Kota Prabumulih sepertinya belum bisa mendapat bantuan dana dari kementerian untuk membangun tempat wisata.

Sebab Kota Prabumulih belum ada rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Ripparda) yang menjadi acuan wisata 5 sampai 25 tahun ke depan.

Gubernur Herman Deru Sarankan Warga yang Tak Puas dengan Layanan Publik Lapor ke Ombudsman

Tak Takut Diserang Balik Usai Sebar Foto Adik Syahrini, Nikita Mirzani Percaya Diri, Ini Alasannya

"Prabumulih untuk tahun 2019 belum mengusulkan bantuan untuk pembangunan tempat wisata, karena belum memiliki Ripparda padahal itu wajib dan syarat agar dana pusat mengucur ke daerah," ungkap Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata RI, Ramlan Kamarullah.

Ramlan mengatakan, ada beberapa syarat kementerian mengucurkan bantuan diantaranya kepala daerah dan seluruh steakholder harus memiliki komitmen untuk membangun serta memajukan pariwisata di daerahnya.

"Pertama kita lihat komitmen ada atau tidak, lalu lokasi tanah tempat wisata punya pemerintah atau bukan karena akan bermasalah jika diberikan bantuan atau dana sharing."

"Terakhir sudah punya Ripparda tentang wisata atau belum, karena Ripparda ini meski berganti pimpinan atau tidak akan tetap jadi acuan, jika ada itu tentu jadi bahan kita untuk mengajukan ke kementerian keuangan untuk memberikan bantuan," bebernya.

Bidan AY Dipecat Tersandung Kasus Foto Syur, Dianggap Coreng Nama Baik Pemkot Prabumulih

Sudah Tua dan Kasihan Lama Mengabdi, Pemkot Prabumulih Usul Peserta Tes P3K Lulus 100 Persen

Lebih lanjut Ramlan menjelaskan, kementerian pariwisata mempunyai kewajiban mengembangkan pariwisata di Indonesia termasuk Prabumulih.

Halaman
12
Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved