Pemkot Prabumulih: Rumah Penerima PKH Bakal Ditulis "Ini Rumah Warga Miskin"

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menegaskan dalam waktu dekat pemerintah kota Prabumulih akan memasang stiker ke rumah-rumah warga PKH

Pemkot Prabumulih: Rumah Penerima PKH Bakal Ditulis
Sripo/ Mat Bodok
Rumah penerima keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) akan diberi label 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menegaskan dalam waktu dekat pemerintah kota Prabumulih akan memasang stiker ke rumah-rumah warga yang masuk sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

"Siapa yang mendapat PKH ditulis rumahnya merupakan masyarakat miskin, bukan stiker malah akan di cat biar tidak bisa dilepas," ungkap Walikota ketika diwawancarai usai melakukan kegiatan olahraga, Jumat (8/3/2019).

Menurut Ridho, pemasangan dan penulisan tanda warga miskin di rumah tersebut bukan hanya diinginkan banyak orang namun juga merupakan perintah dari kementerian sosial Republik Indonesia.

"Pesan kementerian rumah penerima itu ditulis bukan dikasih stiker atau di cat, itu sudah merupakan petunjuk dan akan kita lakukan," katanya.

Ditanya kapan di kota Prabumulih akan diterapkan pemasangan stiker atau mengecat tanda warga miskin itu, Ridho menuturkan pihaknya berencana pemasangan akan dilakukan pada saat pembagian dana PKH dalam waktu dekat.

"Jadi yang tidak mau dipasang atau sudah tidak miskin akan dialihkan ke penerima lain yang pantas," katanya.

Pernyataan Walikota tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD kota Prabumulih, Idham Tergun.

Menurut Idham, pihaknya sangat setuju pemasangan stiker itu dengan harapan agar PKH yang dibagikan tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. "Dengan sasaran tepat tentu tujuan pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui program PKH akan tercapai," katanya.

Selain akan tepat sasaran tentu akan kelihatan berapa jumlah warga miskin di kota Prabumulih, dan pemerintah akan lebih mudah melakukan perencanaan program pengentasan kemiskinan.

"Ini juga mengantisipasi karena kita takutkan yang berhak mendapatkan justru tidak dapat dan yang tidak berhak justru dapat, kalau orang sudah kaya atau PNS masa masih harus diberi PKH. Pasti akan ada kecemburuan," bebernya.(eds)

Penulis: Edison
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved