Gubernur Herman Deru Minta Petro Muba Tekan Penjualan Minyak Ilegal

TRIBUNSUMSEL.COM - Gubernur Sumsel Herman Deru meresmikan Stasiun Pengumpul Minyak Mentah PT Petro Muba, di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rabu (19/12) siang.

Dengan adanya stasiun ini HD menargetkan Petro Muba dapat menekan penjualan minyak ilegal ke luar Sumsel.

"Ini terobosan yang bagus, jadi masyarakat tidak lagi menambang ilegal. Bagi Kabupaten ini tentu dampaknya bagus karena bisa menambah PAD.

Cuma itu dia, Petro Muba harus membeli minyak warga dengan harga yang bersaing. Kalau tidak mereka bisa saja lari menjual keluar minyak ini karena ada harga yang lebih menarik," jelas HD.

Lebih jauh HD mengatakan Muba cukup beruntung karena diberi wilayah dengan kekayaan minyak berlimpah.

Hal ini tak boleh disia-siakan oleh kepala daerah setempat untuk mengolah kelebihan ini untuk kesejahteraan rakyat.

HD juga mengakui bahwa kerjasama yang dilakukan Pemkab Muba, Petro Muba dan Pertamina ini sangat positif karena bisa membuka pemikiran baru baginya.

Sebagai gubernur yang baru menjabat 77 hari, ia memerlukan banyak masukan brilian dan sumbang saran semua pihak.

" Harapan kita ini akan menambah hitungan lifting dan PAD Muba. Kalau pemerintah sifatnya membuatkan kanal dari suatu potensi yang abu-abu menjadi terang dan legal.

Sehingga kekhawatiran masyarakat yang menambang juga berkurang," ujarnya.

HD juga berharap penampungan minyak ini ditambah kapasitasnya ke depan agar lebih dari 2000 barel per hari.

Sehingga para penambang makin bergairah menjual minyaknya ke stasiun pengepul minyak mentah. Mengingat banyak sekali potensi sumur tua dan marginal yang ada, agar minyak-minyak ini tidak dijual keluar Sumsel.

"Selain menambah PAD, dari sisi keamanan keberadaan pengumpul ini juga memperkecil kecelakaan penambangan liar, seperti ada yang terbakar dan sampai meledak.

Semua itu bisa berkurang karena ada Pertamina dan Petro Muba yang ikut mengelola ini," jelasnya.

Bukan hanya meresmikan storage, untuk menekan penjualan minyak ilegal Gubernur HD bahkan berencana membuat segera nota kesepakatan bersama Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya