Berdar Info Menunggak Bayar BPJS Kesehatan tak Bisa Mengurus Paspor, SIM, STNK dan Sertifikat Tanah
Meminimalisir defisit pada perusahaan BPJS Kesehatan, warga yang menunggak BPJS Kesehatan tak bisa mengurus Paspor, SIM, STNK dan Sertifikat tanah
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan berencana akan memberikan sanksi bagi peserta yang menunggak iuran.
Hal itu dilakukan untuk meminimalisir defisit pada perusahaan BPJS Kesehatan.
Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Bramastyo Priadji mengatakan belum mengetahui rencana tersebut.
Baca: Palembang Banjir, Gubernur Sumsel Herman Deru Segera Terapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi
"Belum tau, enggak ada rencana seperti itu," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik.
Warga Tanggung Utang
Masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan akan dipaksa menanggung hutang.
Bahkan, bakal ada sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran tiap bulan.
Sanksinya bagi peserta yang tak patuh tidak akan bisa memperpajang SIM, STNK hingga Parpor.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per akhir Oktober 2018 defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 7,95 triliun.
Baca: Video Live Streaming (TV Online) RCTI Indonesia vs Timor Leste, Beto jadi Tumpuan, Tonton dari HP
Presiden Joko widodo (Jokowi) sempat memberikan teguran kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.
Jokowi heran suntikan dana Rp 4,9 Triliun yang diberikan pemerintah lewat APBN masih kurang untuk menutup defisit BPJS.
"Harus kita putus tambah Rp 4,9 Triliun (untuk defisit BPJS). Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 Triliun'.
Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018) lalu mengutip Kompas.com.
Jokowi meminta Fahmi untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.
Menurutnya, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.
